Beritaindonesia.co - Polisi belum bisa menemukan pelaku penyiraman air keras
terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan yang
terjadi pada 11 April lalu. Usulan agar dibentuk tim investigasi gabungan
antara Polisi, KPK, dan masyarakat sipil telah disampaikan para mantan pimpinan
KPK bersama sejumlah pegiat anti korupsi.
Wadah pegawai KPK pun telah menyampaikan aspirasinya kepada
pimpinan KPK dan Presiden agar tindak teror yang menimpa Novel segera
terungkap.
Menanggapi kondisi itu, mantan pimpinan Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi)
yang tak merespons kasus ini dengan membentuk tim investigasi gabungan. Begitu
pula dengan sikap para pimpinan KPK.
"Itu tidak menghargai, bukan hanya tidak merespon.
Presiden tidak menghargai pegawai KPK," ujar Busyro di Gedung Komisi
Yudisial, Jakarta, Kamis (4/5/2017).
"Harusnya aspirasi itu direspon oleh Presiden dan
pimpinan KPK. Dua-duanya tidak menghargai pegawai KPK, ini aneh banget,"
tambah Busyro.
Menurut Busyro, teror yang menimpa Novel menjadi sinyal
bahwa teror terus mengancam KPK. Dan yang akan terus terancam adalah para
pegawainya.
"Kalau pimpinan KPK (menjabat) cuma empat tahun kan.
Tapi yang permanen kan pegawai KPK," kata Busyro.
Meskipun tidak optimis, namun Busyro mengingatkan bahwa
kasus ini harus terungkap. Jika tak terungkap, sangat mungkin kejadian teror
akan terulang.
"Banyak yang khawatir kalau ini tidak sunguh siungguh
(diungkap) akan terjadi kasus lain lagi," kata Busyro.
Penyiraman air keras dilakukan oleh orang tidak dikenal
seusai Novel melaksanakan shalat Subuh di Masjid Al-Ihsan dekat rumahnya di
kawasan Kelapa Gading, Jakarta.
Penyiraman itu diduga dilakukan oleh dua orang yang
berboncengan dengan sepeda motor. Novel Baswedan merupakan Kepala Satuan Tugas
yang menangani beberapa perkara besar yang sedang ditangani KPK. Salah satunya
adalah kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.
Beberapa waktu terakhir, Novel terlibat persoalan di
internal KPK. Novel yang mewakili Wadah Pegawai KPK menolak secara tegas
rencana agar Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) diangkat langsung dari anggota
Polri yang belum pernah bertugas di KPK sebelumnya.
Loading...