Beritaindonesia.co - Di tengah puing sisa penertiban Kampung Akuarium, Juhaeriyah
tampak asyik mencuci cumi-cumi. Jenis hewan laut itu akan ia masak untuk makan
bersama keluarganya.
Mande, begitu ia disapa, memilih tetap bertahan di lokasi
itu setelah Pemprov meratakannya setahun lalu. Dia yang menetap selama 35 tahun
bersama suami serta 10 anaknya itu telah menjadikan kampung Akuarium sebagai
tempat primadona dalam mengisi kesehariannya.
Bersama beberapa warga lainnya, Mande nekat membangun
kembali bangunan permanen dan semi permanen. Ada 90 bangunan tenda dan satu di
antaranya berbentuk setengah permanen.
"Ini (bangunan) enggak langsung, mas. Enggak langsung
jadi. Pelan-pelan kita bangun setelah diratain. Kalau dibilang dibangun setelah
Ahok kalah, ya enggak bener," kata Mande saat berbincang dengan
Liputan6.com, Jumat 28 April 2017.
Dia melanjutkan, pescapenertiban bangunan di tempat
tersebut, tidak ada penjagaan dari Pemprov Jakarta. Selain itu, warga menilai
tidak ada kejelasan peruntukan wilayah tersebut.
"Ini sudah satu tahun tanpa ada kejelasan untuk apa
(lokasi penertiban), kami juga enggak tahu untuk apa (ditertibkan)," kata
Mande.
Langkah warga yang nekat mendirikan bangunan tersebut
membuat Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok meradang. Sang gubernur
pun telah memerintahkan Wali Kota Jakarta Utara Wahyu Hariyadi untuk kembeli
menertibkannya.
"Iya kami akan sikat aja udah," ujar Ahok di Balai
Kota DKI Jakarta, Selasa 2 Mei 2017.
Dia mengungkapkan, sebenarnya Pemprov DKI telah memberikan
solusi terbaik kepada warga Kampung Akuarium yang terkena penertiban. Namun
solusi itu kurang mendapatkan sambutan dari warga.
"Sudah dikasih rusun kok, mereka saja yang enggak
mau," kata Ahok.
Ada tiga rusun tambahan yang telah disiapkan untuk warga
Kampung Akuarium. Rusun itu berada di Jalan Raya Bekasi KM 2, rusun tambahan di
Rusun Rawa bebek, dan rusun baru di Rusun Marunda baru. Sebelumnya mereka juga
menghuni Rusun Marunda, Rusun Rawa Bebek, dan Rusun Cipinang.
'Selamatkan' Anies
Warga saat melakukan transaksi dengan mesin terminal parkir
elektronik (TPE) di jalan Sabang, Jakarta, Kamis (25/2). Pemprov DKI Jakarta
berencana menambah mesin terminal parkir elektronik (TPE) atau parkir meter.
(Liputan6.com/Yoppy Renato)
Ahok mengaku langkahnya menertibkan kembali kawasan itu
untuk menjaga nama baik gubernur terpilih Anies Baswedan. Dalam kampanye, Anies
berjanji tidak akan menggusur Pasar Ikan saat menjabat sebagai gubernur
nantinya.
"Kasihan sama Pak Anies nanti kalau enggak digusur.
Janjinya (Anies) enggak digusur, tahu-tahu digusur kan enggak enak. Kalau
sekarang kan enak, bilang, 'Bukan gue yang gusur, Ahok yang gusur'," ujar
Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa sore, 2 Mei 2017.
Untuk itu, Ahok meminta warga untuk bersabar jika ingin
tetap mendirikan bangunan di tempat tersebut. Mereka dapat menunaikan hajatnya
setelah Anies resmi menjadi gubernur DKI, Oktober 2017.
"Kalau mereka bilang Pak Anies janji tidak akan bongkar,
ya tunggu Pak Anies baru bangun," kata Ahok.
Sementara Gubernur terpilih DKI Jakarta Anies Baswedan
menyatakan akan mengedepankan dialog dalam mengatasi persoalan tersebut. Ada
banyak pihak yang akan diajak bermusyawarah sambil membeberkan contoh penyelesaian
di banyak tempat.
"Ditata ulang dan kita mau rencanakan musyawarah saya
sampaikan dari kemarin. Jangan membayangkan solusi itu sekadar muncul dari
tangan pemerintah, seakan-akan kami yang paling tahu," ujar Anies saat
ditemui di Asrama Haji Pondok Gede, Makasar, Jakarta Timur, Kamis (4/5/2017).
Dia memahami langkah warga yang memilih tinggal di bekas
puing penggusuran. Mereka bersikap demikian menyusul janji Anies terkait
moratorium penggusuran. "Pilihan warga Jakarta harus
dipertimbangkan." ucap Anies.
Pro Kontra Parkir Meter
Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok bersama Cagub DKI,
Anies Baswedan melakukan jumpa pers di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (20/4).
Anies menemui Ahok di Balai Kota setelah unggul lewat hitungan cepat Pilkada
DKI 2017. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Setelah Ahok dipastikan tidak kembali menjabat sebagai DKI
1, ada sejumlah kebijakan yang akan dikaji ulang oleh penerusnya. Di antaranya
terkait penerapan parkir meter.
"Kita akan kaji ulang, kita review, kita belum ada
pembicaraan mendetail tapi di pokja (kelompok kerja) perhubungan dan pokja
transportasi kita akan lakukan review," ujar Wakil Gubernur DKI terpilih
Sandiaga Uno di kawasan Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa 2 Mei
2017.
Dia mengungkapkan parkir meter tak cocok diterapkan di Jakarta.
Sistem itu hanya tepat diberlakukan di negara dengan individualismenya yang
tinggi. Sedangkan di Jakarta, sikap gotong royongnya masih terasa.
"Kalau kita kan lihat di sini parkir kan dibantuin, mau
belanja ada yang bantuin karena memang banyak lapangan pekerjaan yang masih
ada. Di Jakarta sendiri lapangan pekerjaan itu sangat dibutuhkan," kata
Sandiaga saat ditemui di kawasan Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,
Selasa 2 Mei 2017.
Sandiaga Uno menilai masih banyak tenaga parkir yang bisa
diberdayakan. Dia berencana menjadikan juru parkir sebagai lapangan pekerjaan
untuk mengurangi pengangguran di Ibu Kota.
"Juru parkir kalau diperlakukan secara sistematis bukan
hanya akan menyelesaikan masalah parkir tapi masalah lapangan kerja dan masalah
revenue buat Jakarta, masalah sosial," kata Sandiaga.
Ahok pun tak ingin berkomentar lebih jauh terkait dengan
rencana tersebut. Dia hanya mengungkapkan, sistem ini mampu menekan
penyimpangan di lapangan.
"Saya enggak mengerti juga ya, saya enggak komentarlah.
Yang pasti, dengan parkir meter kebocoran bisa kita tekan," ujar Ahok.
Bahkan mantan Bupati Belitung Timur itu mengaku curiga, ada
pihak yang menolak parkir meter hanya karena tidak lagi dapat jatah setelah
adanya parkir meter. "Mungkin ormas-ormas enggak dapat duit kali ya
(karena adanya parkir meter)," ujar Ahok.
Rencana Sandiaga tersebut mendapat tanggapan dari Pengamat
Tata Kota Nirwono Yoga. Dia menilai meniadakan sistem parkir meter kurang
tepat.
"Sebaiknya tidak begitu. Justru ke depan, petugas juru
parkir akan berkurang digantikan meter parkir untuk sementara dan parking off
street dengan sistem e-money atau e-parking," kata Nirwono kepada
Liputan6.com, Rabu 3 Mei 2017.
Menurut Nirwono, ide untuk menggunakan parkir meter yang
dicetuskan oleh Ahok bertujuan untuk menghilangkan praktik parkir liar dan
menghilangkan mafia parkir.
"Tujuan (parkir meter) menghilangkan praktik parkir
liar dan mafia parkir. Agar setoran ke oknum dihentikan dan pemasukan dari
sektor parkir dapat dioptimalkan," tegas Nirwono.
Loading...