Beritaindonesia.co - Infrastruktur menjadi program utama dari pemerintahan
Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ada yang mendukung, namun tidak sedikit juga
yang meragukan program tersebut bisa berjalan. Salah satunya adalah soal
pendanaan.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menjadi sosok yang
diharuskan untuk menyelesaikan soal pendanaan. Proyek infrastruktur yang
dicanangkan dalam lima tahun diperkirakan memakan biaya hampir Rp 5.000 triliun.
Sedangkan bila melihat APBN yang bernilai Rp 2.000 triliun, porsi untuk
infrastruktur hanya tersedia sekitar Rp 300 triliun.
Infrastruktur yang dibangun seperti pelabuhan, bandar udara
(bandara), jalan, jalur kereta, waduk, irigasi, hingga pembangkit listrik. Ada
beberapa strategi yang sudah disiapkan agar proyek itu bisa berjalan sesuai,
bahkan melebihi dari target.
Dalam sebuah wawancara khusus dengan detikFinance, Sri
Mulyani menjelaskan strategi pemerintah untuk membangun infrastruktur. Berikut
kutipan wawancaranya:
Pak Jokowi gencar membangun infrastruktur, Ibu sebagai
Menkeu kan penyokong pendanaan. Banyak yang bertanya, dari mana uangnya?
Kalau dilihat secara besar, keputusan Presiden Jokowi tahun
2014 itu langsung begitu terpilih mengurangi alokasi subsidi BBM untuk kemudian
dialokasikan ke belanja infrastruktur.
Jadi amplopnya enggak bertambah, cuma beda alokasi saja.
Jadi dari hal itu kita bisa melihat bahwa APBN kita naik, dari Rp 1.700 triliun
menjadi Rp 1.900 triliun dan Rp 2.000 triliun itu komposisinya berubah.
Bagaimana cara Ibu membagi belanja yang begitu besar agar
tepat dalam pembangunan infrastruktur?
Kalau belanja infrastruktur itu dalam APBN bisa melalui 4
chanel. Saluran pertama itu belanja melalui K/L (Kementerian/Lembaga),
katakanlah Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), Kementerian
Perhubungan, Kementerian ESDM. Kalau mereka bangun jalan raya, irigasi,
bandara, pelabuhan, atau bahkan pebangkit listrik. Itu semuanya kita bisa
langsung, setiap rupiah kita belanjakan melalui K/L itu dan mereka
membangunnya.
Cara yang kedua, kita menggunakan uang yang sama tapi
belanjanya melalui PMN (Penyertaan Modal Negara) ke BUMN. Itu biasanya disebut
bellow the line. Dari PMN kan Rp 1 triliun yang sama itu masuk ke neraca BUMN
dan di BUMN. Dia biasanya dengan ekuitas-nya nambah, leverage-nya meningkat.
Jadi tujuannya beda, caranya beda tapi hasilnya mungkin lebih beda juga. Tapi
bisa juga bukan menjadi pilihan, entah kalau yang nggak ini ya ini. Tapi bisa
kombinasi kan. Makanya BUMN mendapatkan injeksi kapital yang cukup besar tahun
2015 dan 2016.
Cara yang ketiga tetap dengan BUMN yang lain, seperti LMAN
(Lembaga Manajemen Aset Negara). Kami melakukan pembelian tanah yang tidak bisa
selesai satu tahun jadi dibelanjakan oleh institusi seperti LMAN, karena dia
merupakan BLU yang uang itu enggak perlu Desember duitnya habis dan dia juga
merupakan BLU dalam hal ini.
Keempat adalah, kalau kita membuat infrastruktur dan artinya
infrastruktur itu dipakai oleh masyarakat dan sebagian dari dana masyarakat itu
menggunakan dalam bentuk tarif. Kan daya beli masyarakat tak sepenuhnya menutup
biaya investasinya.
Pemerintah bisa memberikan apa yang disebut viability
payment atau kita bisa mengatakan harusnya kalau investasinya Rp 20 triliun,
harusnya karcisnya itu Rp 300 ribu. Masyarakat enggak mungkin bayar Rp 300
ribu, dia hanya bisa membeli katakanlah Rp 100 ribu, makanya Rp 200 ribu itu
menjadi subsidi yang diberikan pemerintah sehingga investasi ini tetap bisa
kembali.
Jadi negara dan saya fungsinya di Kemenkeu mencoba
menggunakan pilihan-pilihan itu dengan tetap berpedoman bahwa satu kepada DPR,
kepada rating agency bahwa APBN kita itu kredibel, nggak ada angka yang
disembunyikan. Jadi kalau kita mengatakan belanjanya melalui saluran mana saja.
Kami bisa menjelaskan dampaknya berbeda salurannya beda. Dari risiko tata
kelola akuntabilitas itu tetap terjaga. Ini yang kemudian menimbulkan tadi.
Bahwa anda bisa membangun satu proyek dan punya tujuan
besar, tapi tidak berarti anda kemudian grusah grusuh, gedubragan dan kemudian
orang akhirnya bingung.
Apakah sulit mengharmoniskan seluruh hal, antara kecepatan
dan keakuratan?
Makanya dari sisi itu akuntabilitas tata kelola bahkan
perencanaan dan eksekusi itu bisa di-organize secara baik. Saya rasa fungsi
kita yang paling penting, adalah menjaga APBN itu tetap bertanggung jawab dan
detail dan juga akuntabel dan transparan bagaimana mendanainya, dan kemudian
rakyat bisa melihat.
Bagaimana strategi yang Ibu tempuh?
Kalau saya mengatakan bahwa APBN-nya terlalu berat dan tidak
mungkin karena ada UU mengenai defisit 3%. Kita harus sampaikan secara politik
kepada Presiden dan bagaimana untuk jembatani dan bahkan kalau di Kemenkeu
begitu kita punya pengalaman, kan ada yang saya ingi sekarang juga sekian
triliun karena harus selesai dalam 2 bulan.
Kita bisa lihat dalam sejarah RI membangun sesuatu itu tidak
bisa dengan dalam 2 bulan. Tapi mereka minta duitnya sekarang. Jadi sebetulnya
Kemenkeu itu merasionalkan orang.
Bisakah Ibu menceritakan contohnya?
Umpamanya ini Asian Games. Ada yang bilang semuanya harus
selesai. Oke, (saya balas tanya) organisasinya sudah siap belum? Tata kelolanya
sudah ada belum? anggarannya saya ikutin saja deh, berapa kamu butuh sekarang.
Tapi kan seringnya, (mereka bilang) oh duitnya harus ada
dulu karena kita besok begini begitu. Jadi fungsi kita adalah untuk menularkan
kepada semuanya perencanaan yang baik, eksekusi berdasarkan kapasitas.
Karena tidak mungkin kayak roro jonggrang, pagi-pagi terus
jadi. Kan enggak. Nah sering kita itu merasionalkan, oh kalau begini bisa nggak
enam bulan atau 2 tahun anggaran. Tetap saja pada titik ini kita harus siap
sediakan. Sehingga kita bisa mengelola dari sisi tahapannya, cara membiayai.
Itu fungsi dari kami.
Bukankah itu jadinya memperlambat pembangunan infrastruktur?
Kalau Kemenkeu memiliki pengalaman banyak dan kita bisa
merasionalkan tadi, maka tujuan untuk membangun infrastruktur tetap tercapai
bahkan kita mencoba mendisiplinkan K/L (Kementerian/Lembaga) lain supaya lebih
memiliki perencanaan yang matang sehingga kita juga bisa memiliki merencanakan
uangnya lebih sesuai, maka semuanya mendapatkan win-win tadi, tujuannya tidak
terganggu, APBN tetap kredibel dan terjaga dan tata kelolanya juga bagus.
Loading...