Beritaindonesia.co - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok
menggalakkan transaksi secara elektronik atau e-payment. Bahkan parkir meter
pun menggunakan e-payment.
Pengamat Universitas Padjajaran, Kodrat Wibowo mengatakan,
dengan bertransaksi secara elektronik dapat mengefisiensikan waktu dan fisik.
Karenanya program tersebut harus terus didukung secara positif.
"Keuntungan yang paling terasa adalah efisiensi waktu
dan fisik," ucap Kodrat saat dikonfirmasi, Jumat 5 Mei 2017.
Ia menuturkan, dengan adanya pemangkasan waktu, maka dapat
mempercepat pelayanan dan menghemat waktu. Selain itu, dirinya melihat, hal ini
bisa mengurangi peredaran uang di masyarakat.
Menurut Kodrat, dengan berkurangnya peredaran uang maka
secara tidak langsung akan mempengaruhi inflasi yang ada.
Sebagai acuan, Data Bank Indonesia mencatat dalam tiga tahun
terakhir transaksi elektronik melonjak tajam. Pada 2016, transaksi elektronik
tercatat 683,13 juta transaksi dengan nilai Rp 7,06 triliun. Jumlah tersebut
naik tajam dibandingkan 2015 sebanyak 535,58 juta transaksi senilai Rp 5,28
triliun dan tahun 2014 sebanyak 203,37 juta transaksi senilai Rp 3,32 triliun.
Sebaliknya, inflasi dalam tiga tahun terakhir terus turun.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan inflasi Indonesia pada 2016 tercatat
3,02%, lebih rendah dibandingkan tahun 2015 dan 2014 sebesar 3,35 persen dan
8,36 persen.
"Kalau dia tidak pegang uang, tentu keinginan
membelanjakan uang lebih kecil, ketimbang terbiasa menyimpan uang dalam bentuk
tunai," jelas Kodrat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan 3 sistem
informasi elektronik, yakni e-Retribusi, e-Aset dan e-BKU (Buku Kas Umum).
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok
menuturkan bahwa 3 sistem ini sudah jalan beberapa waktu lalu. Tapi dia minta
diperbaharui agar lebih mudah diterapkan SKPD dan UKPD.
"Kita ingin membuatnya lebih mudah. Nah, saya pengen
semua aplikasi dapat diawasi masyarakat. Makanya kita bikin semuanya dalam
bentuk elektronik," kata Ahok, 18 Maret 2016.
Dia menyatakan, dengan sistem tersebut maka tidak ada lagi
transaksi tunai di lingkungan Pemprov DKI. Hal tersebut menurut Ahok akan
mewujudkan transparansi dalam penggunaan anggaran.
"Sekarang di DKI enggak bisa menarik uang kontan satu
rupiah pun, semua harus transfer. Jadi kalau ada apa-apa, saya lacaknya
gampang," ucap Ahok.
Loading...