Beirtaindonesia.co - Calon wakil gubernur petahana, Djarot Saiful Hidayat,
menanggapi isu adanya penggelembungan jumlah DPT pada putaran dua Pilgub
Jakarta. Dia menyebut jumlah DPT tak akan dapat digelembungkan karena ada data
valid.
"Yang bilang siapa? Di cek saja. Digelembungkan nggak
bisa, dikempesin nggak bisa, yang bisa yang normal-nomral. Kan bisa dicek
semua," ujar Djarot usai pengajian di Kantor PWNU, Jalan Utan Kayu Raya,
Jakarta Timur, Sabtu (8/4/2017).
Menurut Djarot, isu-isu tersebut jangan dilontarkan hanya
karena persaingan di kontestasi Pilkada. Semua hal yang dicurigai dapat dicek
langsung, kasihan masyarakat jika dilempar isu tak benar.
"Jadi, jangan kita semua menjelang pilkada kemudian
menghembuskan berbagai macam persoalan yang sekali lagi bisa diselesaikan
dengan cara mudah dan transparan. Kalau kita selalu dibayang-bayangi dengan
berbagai macam persoalan ini, yang ribut nanti masyarakat karena timbul rasa
curiga satu sama lain," tuturnya.
Dia pun meminta kepada pihak yang merasa ada penggelembungan
DPT untuk menelusuri kebenarannya. Penambahan DPT ini diyakini Djarot karena
ada masyarakat yang kemarin belum terdaftar untuk menggunakan hak
konstitusionalnya.
"Jadi kalau misalnya ada yang merasa digelembungkan,
ini kan masih ada waktu, susuri supaya betul-betul fix. Siapa pun yang mempunyai
hak konstitusional untuk memilih harus mendapatkan haknya. Tidak boleh
menghilangkan hak konstitusional warga, termasuk juga mereka yang tidak
mempunyai hak tidak boleh untuk masuk menggunakan hak pilihnya," jelasnya.
Sebelumnya, cawagub nomor urut tiga, Sandiaga Salahuddin
Uno, menyebut ada upaya mobilisasi dan penggelembungan jumlah pemilih di
putaran dua seiring penambahan jumlah DPT yang mencapai lebih dari 109 ribu
orang.
"Saya serahkan kepada tim karena ada beberapa
peningkatan yang sangat menghawatirkan. Dan itu seperti ada penggelembungan dan
mobilisasi," ujar Sandi di Perkampungan Industri Kecil (PIK), Cakung,
Jakarta Timur, Jumat (7/4).
Loading...