Beritaindonesia.co - Politisi Partai Keadilan Sejahtera yang menjabat Wakil Ketua
DPR RI, Fahri Hamzah, merupakan satu dari 26 pengusul hak angket DPR terhadap
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Akan tetapi, sikap Fahri dianggap tak mewakili sikap Fraksi
PKS. Bahkan, Presiden PKS menganggap tanda tangan dukungan yang diberikan Fahri
hanya akan-akalan.
Ia menganggap langkah Fahri bukan bagian dari kebijakan
Fraksi PKS di DPR, melainkan inisiatif pribadi.
PKS menolak usulan hak angket dan mengklaim tidak ada satu
pun kadernya yang mendukung hak angket.
"Sedih kader-kader membaca betapa lemahnya pengertian
hukum dari para pimpinan ini. Itulah sebabnya saya katakan mereka sudah tidak
layak memimpin partai," ujar Fahri, di Kompleks Parlemen, Senayan,
Jakarta, Selasa (2/5/2017).
"Kalau partai mau jadi besar, bukan mereka yang pimpin.
Sebab fatal pandangan-pandangan hukumnya itu. Enggak ngerti konstitusi, enggak
ngerti negara. Terus kita mau ke mana?" lanjut dia.
Soal pemecatan sebagai kader partai, Fahri berpegang pada
putusan hukum.
Pengadilan menyatakan pemecatan tersebut tidak sah sehingga
Fahri berkeyakinan masih sah sebagai kader PKS. Namun, PKS seolah mengabaikan
hal itu.
"Tiba-tiba mereka hidup di negara sendiri. Termasuk
kawan saya yang suka sosialisasi empat pilar, itu seperti hidup di negara
sendiri dan mengatakan ini (pemecatan) sudah final. Lho, final itu bukan di
PKS, tapi dalam negara," papar Fahri.
Ia menegaskan, dalam konstitusi negara, ada aturan tegas
yang harus dipatuhi. Demikian pula soal pemecatan dari partai.
"Menurut saya ini jelek sekali, merugikan kader-kader
di bawah. Kader-kader komplain kepada saya kok Pimpinan PKS seperti tidak
mengerti hukum, seperti tidak mengerti di atas partai ada negara dan hukum
negara yang harus kita hormati," ujar Fahri. Gubernur DKI Jakarta Basuki
Tjahaja Purnama (Ahok) enggan berkomentar banyak soal pernyataan cawagub DKI
Sandiaga Uno yang menyatakan akan menkaji ulang parkir meter. Namun yang pasti,
Ahok menyebut parkir meter bisa menekan warga yang tidak membayar parkir.
"Saya nggak mengerti juga ya, saya nggak komentarlah.
Yang pasti, dengan parkir meter kebocoran bisa kita tekan," ujar Ahok di
Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (3/5/2017).
Ahok menyebut bahwa dirinya tetap memberdayakan juru parkir
walaupun sudah ada parkir meter. Para juru parkir digaji sesuai Upah Minimum
Provinsi (UMP).
"Kita berdayakan semua tukang parkir meter, malah dapat
gaji gede, UMP. Anaknya bisa dapat KJP, naik bus nggak bayar," tutur Ahok.
Malahan, Ahok curiga adanya ormas-ormas yang tidak lagi
dapat jatah setelah adanya parkir meter. Karena itu, kebijakan parkir meter mau
dikaji ulang.
"Mungkin ormas-ormas nggak dapat duit kali ya (dengan
adanya parkir meter)," ujar Ahok.
Sebelumnya, Sandiaga prihatin atas masih maraknya parkir
liar di Ibu Kota. Sandiaga akan mengkaji ulang penggunaan mesin parkir meter di
Jakarta.
"(Parkir meter) akan kaji ulang, review. Kita akan ada
pembicaraan-pembicaraan nanti di pokja perhubungan dan transportasi. Akan kita
lakukan review. (Parkir meter) ini hanya cocok di negara dengan tingkat
individualisme tinggi. Kalau kita lihat di sini, parkir kita parkir dibantuin,
belanja ada yang bantuin,"ujar Sandiaga, Selasa (2/5) kemarin
Loading...