Beritaindonesia.co - Bupati
Bogor Nurhayanti mengaku telah bertemu dengan Presiden Joko Widodo membahas
sejumlah persoalan yang ada di wilayah Kabupaten Bogor belum lama ini.
Salah
satu agenda yang dibahas antara Nurhayanti dan Jokowi adalah penanganan masalah
kemacetan di jalur Puncak, Bogor, Jawa Barat.
Dalam
pertemuan yang berlangsung pada Kamis (27/4/2017) itu, Nurhayanti mengatakan,
pemerintah pusat merekomendasikan dua hal yang berkaitan dengan penanganan
masalah kemacetan Puncak.
Pertama,
pemerintah pusat akan memprogramkan peningkatan kapasitas jalan di jalur Puncak
dengan cara melebarkannya sebanyak dua meter ke arah sisi kanan dan kiri jalan.
Selain
itu, pemerintah pusat segera mendorong percepatan penyelesaian pembangunan
jalan poros tengah timur sebagai jalur alternatif dari Sentul sampai Taman
Bunga Loji, yang dapat diakses sampai ke Istana Cipanas, Cianjur.
"Pemerintah
pusat akan memprogramkan pelebaran jalan Puncak dua meter dan pembangunan jalan
poros timur sebagai jalur alternatif. Itu hasil pertemuan saya dengan Pak
Jokowi. Saya sudah tugaskan Pak Sekda untuk mengalokasikan itu. Mudah-mudahan,
di perubahan anggaran tahun 2017 sudah bisa terlaksana," ujar Nurhayanti,
Selasa (2/5/2017).
Nurhayanti
menambahkan, tidak hanya di kawasan Puncak saja, sesuai dengan kewenangannya,
Pemkab Bogor akan menata dan mengoptimalkan jalan-jalan yang ada di Kabupaten
Bogor.
Khusus
untuk jalur alternatif Puncak di selatan Kabupaten Bogor ini, jalan akan diperlebar
menggunakan anggaran dari alokasi dana desa.
"Jadi
jalan masuk diperlebar, dari Pasir Angin ( Megamendung) sampai melewati empat
desa lainnya. Kita kan sudah ada dana desa, dan kami alokasikan itu. Sekarang,
upaya pelebaran sudah dilakukan oleh kepala desa masing-masing," kata
Nurhayanti.
Sementara
itu, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Ade Ruhandi meminta pemerintah sesegera mungkin
melakukan kajian dalam mengatasi persoalan yang terjadi di kawasan Puncak.
Tujuannya, sambung Ade, agar nantinya ketahuan pembagian tugas mana yang
ditangani Pemkab Bogor, Pemprov Jawa Barat, dan pemerintah pusat.
“Jalur
Puncak ini butuh kerjasama dari semua pihak. Karena jalur puncak harus
diperlebar. Khususnya yang harus diprioritaskan jalur timur dan selatan,”
ungkap Ade.
Dinas
Perhubungan Kabupaten Bogor, lanjut dia, juga harus membuat pos pemeriksaan
kendaraan umum, terutama bus terkait kelayakan kendaraan.
Loading...