Beritaindonesia.co - Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno berencana menghapus
sistem parkir meter di Jakarta. Sistem yang digagas pemerintahan Ahok- Djarot
ini dinilai tak sesuai dengan budaya warga Jakarta.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat
mengingatkan Sandiaga bahwa sistem ini diterapkan bukan tanpa tujuan. Sistem
parkir meter berbasis elektronik memiliki banyak manfaat dibanding parkir liar.
Parkir berbasis elektronik bisa mencegah adanya pungutan liar atau korupsi.
Sehingga dana parkir efektif masuk ke kas Pemprov DKI.
"Supaya apa? supaya tidak ada kebocoran, supaya tidak
ada korupsi," ujar Djarot di Pasar Rumput, Jakarta Selatan, Rabu (3/5).
Tak hanya itu, sistem parkir meter memberikan kepastian
tarif bagi pengendara. Djarot menambahkan, keberadaan parkir berbasis
elektronik juga membawa manfaat bagi juru parkir.
"Kemudian ada jaminan bagi juru parkir, karena juru
parkir akan bisa digaji dua kali sesuai dengan potensinya. Dengan cara seperti
itu, kita bisa deteksi betul uang yang dari masyarakat itu bisa masuk APBD dan
bisa menjadi pendapatan daerah," ucap Djarot.
Djarot menegaskan bahwa keberadaan parkir meter tidak
menghapus peran dan jasa juru parkir. Pemprov DKI tetap memberdayakan para juru
parkir.
"Juru parkir masih ada, jadi tidak menghilangkan budaya
Indonesia, yaitu ketika seperti di Eropa itu bayar itu tanpa dicek tidak ada
tenaga kerja.Tapi tetap ada juru parkir, kenapa? karena juru parkir bukan hanya
membantu tetapi juga mengatur lalu lintas loh, keluar masuk dan jaga
kendaraan."
Manfaat lain dari parkir berbasis elektronik untuk mencegah
konflik perebutan lahan parkir di masyarakat. Mantan Wali Kota Blitar ini
mengatakan, sebelum diterapkan sistem parkir elektronik, lahan parkir di
Jakarta diperebutkan para preman.
"Contoh kasus belum lama kemarin misalnya ada tawuran
kan penyebabnya karena rebutan lahan parkir," tuturnya.
Setelah menjelaskan sejumlah manfaat dari sistem parkir
meter, Djarot mempersilakan pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno jika ingin
mengkaji ulang atau menghapus kebijakan ini.
"Kalau mau diganti silakan, itu masa kepemimpinannya
mereka," katanya.
Loading...