Beritaindonesia.co - antasan Korupsi mencegah Ketua Umum
Golkar Setya Novanto untuk bepergian keluar negeri membuat internal partai
berlambang beringin itu bergejolak. Setya dicegah karena terkait dengan kasus
korupsi kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP.
Politikus muda Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan kasus
e-KTP telah menggerus kredibilitas Setya Novanto sebagai Ketua Umum Golkar. Dengan
demikian, “Pergantian pemimpin tidak bisa ditawar lagi,” ujarnya.
“Karena Ketua Umum hampir pasti menjadi tersangka,” ujar
Ketua Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Dewan Pimpinan Golkar Yorrys
Raweyai di Hotel Puri Denpasar, Jakarta, Senin, 24 April 2017.
Ketua Golkar Jawa Tengah Wisnu Suhardono mengatakan
partainya terganggu karena kasus e-KTP yang membelit Setya. “Terutama di
simpatisan partai usia 18-30 tahun,” ujarnya. Untuk mengatasi simpatisan itu,
Wisnu melanjutkan, pengurus Jawa Tengah kerap mensosialisasi bahwa Setya belum
tentu bersalah karena proses hukum masih berjalan.
Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham membantah akan ada
munas dan perpecahan di tubuh Golkar. “Tidak ada, kami solid,” ujarnya. Begitu
juga dengan Ketua Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie, “Belum ada rencana
adanya munas.”
Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono mengatakan permintaan
munas merupakan pernyataan pribadi. Menurut dia, seharusnya pernyataan itu
tidak dilemparkan kepada masyarakat karena bisa menimbulkan spekulasi. “Jangan
mendahului takdir! Utamakan proses praduga tidak bersalah,” ujar Agung.
Setya belum bisa dimintai tanggapan. Namun, pada awal Maret
lalu, dia mengatakan sudah mendengar kabar ada gerakan menggalang dukungan
munas. “Kalau ada usul, tidak apa-apa. Golkar itu partai yang demokratis,” ujar
Setya. Adapun juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan lembaganya masih
terus mengembangkan pengusutan kasus e-KTP.
Loading...