Beritaindonesia.co - Hari ini warga Ibu Kota Jakarta menyalurkan suara mereka
memilih pemimpin daerah untuk lima tahun ke depan. Pasangan calon gubernur dan
wakil gubernur nomor urut dua DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Djarot
Saiful Hidayat yang merupakan pasangan petahana bertarung melawan pasangan
calon nomor urut tiga Anies Baswedan dan Sandiaga Uno pada putaran kedua.
Pilkada DKI ini sangat menyedot perhatian media nasional
sampai internasional. Seperti apa sorotan media asing dan pengamat luar
terhadap pilkada DKI putaran kedua ini?
Peneliti asal Universitas Murdoch Australia Ian Wilson
menyatakan gubernur petahana Ahok mendapat perlawanan sengit dari kelompok
garis keras dalam pilkada ini.
"Ada banyak hal yang dipertaruhkan, terutama soal
bagaimana pilkada ini disorot, bukan tentang bagaimana Jakarta nanti akan
dikelola," ujar Wilson kepada stasiun televisi CNN.
Leonard C Sebastian, profesor dari Program Studi Indonesia
di Sekolah S Rajaratnam, Universitas Teknologi Nanyang sekaligus profesor di
Universitas New South Wales, Australia, menilai pilkada DKI kali ini adalah
pertarungan panas antara wajah pluralisme dan kelompok Islam radikal.
Sebastian menyebut penantang Ahok yakni Agus pada putaran
pertama dan Anies di putaran kedua didukung oleh kelompok Islam radikal seperti
Front Pembela Islam (FPI). Kelompok macam FPI, kata Sebastian, tidak rela
seorang non-muslim dan keturunan Tionghoa seperti Ahok menjadi kepala daerah
atau pejabat pemerintahan.
"Saya pikir banyak warga Tionghoa di Jakarta merasa
khawatir tentang hasil pilkada ini," kata Wilson.
Sejak tersangkut kasus surat Al-Maidah di Kepulauan Seribu
pada September tahun lalu, perkiraan perolehan suara Ahok dari yang tadinya
45-47 persen merosot tajam menjadi 26 persen.
Sebastian juga menuturkan ketika dia mengunjungi Jakarta
pada September 2016, hampir semua pengemudi taksi yang berbicara dengannya
mengatakan mereka suka kinerja Ahok memimpin Jakarta.
"Tidak ada isu paling fundamental yang berkembang dalam
pilkada ini selain agama," ujar Sebastian, seperti dilansir Channel News
Asia, Selasa (18/4).
Setelah selama tiga dekade di bawah kepemimpinan Orde Baru
Presiden Suharto, Indonesia memasuki tahapan berdemokrasi dan memberikan
peluang gerak cukup luas dan bebas kepada kelompok Islam garis keras atau
radikal.
Munculnya gerakan-gerakan Islam garis keras dalam beberapa
tahun belakangan baik melalui penerapan syariah atau peraturan daerah lainnya
memperlihatkan bagaimana hubungan antara Islam dan demokrasi di Indonesia.
Meski begitu dukungan untuk kelompok Islam tidak besar dalam
pemilu 2014. Partai-partai Islam hanya meraih 33 persen suara dibanding partai
sekuler yang meraup lebih dari 50 persen suara.
Namun aksi unjuk rasa 4 November lalu di Jakarta
memperlihatkan kelompok garis keras cukup mendapat banyak sorotan dan dukungan
dari sebagian rakyat Indonesia di ibu kota.
Sebastian melihat pertarungan kelompok pendukung pluralisme
dan Islam radikal akan terlihat dalam hasil pilkada hari ini. Kecenderungan ini
bisa jadi terus berkembang hingga ke pemilu 2019 nanti.
Loading...