Beritaindonesia.co - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta
Muhammad Taufik akan mengaudit badan usaha milik daerah (BUMD) yang diduga
terlibat dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta dengan mendukung calon
Gubernur dan Wakil Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat.
Taufik menilai beberapa BUMD tersebut dianggap melanggar
aturan karena diindikasi terlibat kampanye terselubung di tengah program
pemerintah. BUMD yang dianggap melanggar di antaranya Perusahaan Daerah (PD)
Dharma Jaya, Food Station Tjipinang Jaya, dan Bank DKI.
"Padahal saya sudah bilang, sudahlah, BUMD jangan ikut
kampanye. Ini malah mereka ikutan kampanye," ucap Taufik di rumah
pemenangan Anies-Sandi, Jalan Cicurug, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 24 April
2017.
Program BUMD yang berkampanye terselubung untuk kepentingan
Ahok-Djarot, ujar Taufik, antara lain berupa pemberian subsidi daging sapi oleh
PD Dharma Jaya dengan harga Rp 35 ribu per kilogram kepada warga Jakarta
pemilik Kartu Jakarta Pintar (KJP).
Sementara itu, ujar Taufik, subsidi daging tersebut tidak
masuk dalam perjanjian penyertaan modal pemerintah (PMP). "Berarti kan
daging itu disubsidi. Apakah PMP itu buat subsidi? Kan, enggak. Kalau begitu
terus, kan, bisa bangkrut. Misalnya, harga pokok Rp 60 ribu, tapi dijual Rp 35
ribu. Jadi syarat pengamanan kebutuhan pokok itu tidak perlu begitu,"
tutur Taufik.
Bank DKI, kata Taufik, juga diduga berkampanye karena
pemerintah memberikan buku tabungan dengan dalih sebagai pemberian subsidi
Kartu Jakarta Lansia (KJL). Program tersebut merupakan besutan Ahok- Djarot.
Menurut Taufik, penerima hak KJL dijanjikan akan diberikan
anggaran tersebut setelah tiga bulan buku tabungan dibagikan. Taufik menduga
pemberian subsidi tersebut menggunakan mekanisme Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Perubahan.
"Untuk sekarang kan anggarannya enggak ada. Makanya
mereka (Ahok-Djarot) menjanjikan tiga bulan pakai APBDP," kata Taufik.
Loading...