Beritaindonesia.co - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)
menyayangkan salah satu program gubernur terpilih DKI Anies Baswedan dan
Sandiaga Uno (Anies-Sandi), yaitu KJP Plus, yang bisa dicairkan. Menurut Ahok,
jika dananya ditarik, Pemprov tidak bisa melihat catatan uang yang digunakan.
"Saya cuma menyayangkan kalau waktu kampanye kemarin
Pak Anies menjanjikan, kalau dia jadi gubernur, seluruh KJP itu boleh ditarik
tunai. Kalau ditarik tunai semua, kita nggak bisa baca anak-anak ini beli
apa," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat,
Sabtu (6/5/2017).
Ahok menuturkan Pemprov DKI telah bekerja sama dengan Bank
Indonesia dalam penerapan KJP. Selain itu, maksud diadakannya KJP di Jakarta,
menurut Ahok, adalah untuk melatih masyarakat tidak pakai uang tunai.
"Padahal kita sudah kerja sama dengan BI, Indonesia
sedang menuju ke masyarakat nontunai. Kita mau melatih masyarakat kita itu
tidak pakai uang tunai," tuturnya.
Jika KJP bisa dicairkan dan uangnya dibelanjakan, Ahok
berpandangan, Pemprov justru tidak bisa mengontrol pengeluaran belanja pemegang
KJP. Menurut Ahok, jika masyarakat Jakarta masih belanja dengan uang tunai, hal
itu berarti suatu kemunduran.
"Kalau Anda melakukan penarikan tunai, berarti Anda
membuat Jakarta mundur. Orang seluruh dunia menuju ke nontunai kok. Bagaimana
dibalikin ke tunai?" katanya.
Loading...