Beritaindonesia.co - Gubernur
DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) mengatakan, tim transisi Anies
Baswedan- Sandiaga Uno bisa saja memberi masukan terhadap Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2017. Namun, tim transisi Anies-Sandi
tidak dapat mengganti terlalu banyak APBD-P 2017 tersebut.
"Kalau
APBD-P silakan aja, kan kami sudah kawal KUA-PPAS, enggak bisa ganti terlalu
banyak juga. Ya silakan aja kasih masukan, sama kayak masyarakat kasih masukan,
kami terima aja," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka
Selatan, Selasa (2/5/2017) sore.
Ahok
mengatakan, APBD-P 2017 masih di bawah kewenangan dia dan Wakil Gubernur DKI
Jakarta Djarot Saiful Hidayat. Dia tidak akan mengizinkan tim transisi
Anies-Sandi mengubah banyak APBDP 2017. Sebab, Ahok dan Djarot memiliki program
prioritas.
"Jadi
bukan berarti kamu ubah semua, kamu belum gubernur kok. Kan kalau kita niatnya
sama-sama kan pasti enggak ada masalah, kita lanjutin kan," kata dia.
Ahok
mengatakan, salah satu program yang difokuskan Pemprov DKI Jakarta saat ini
yakni pembangunan light rapid transit ( LRT). Ahok tidak akan mengizinkan tim
transisi Anies-Sandi mengotak-atiknya.
"Kami
fokusnya mau untuk Jakpro supaya untuk penyelesaian LRT, kamu masuk, kamu
ngotot, kamu mau kasih yang lain, saya enggak kasih dong. Itu kan lanjutan kami,"
ucap Ahok.
Sementara
soal Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS)
2018, Ahok mempersilakan tim transisi Anies-Sandi memberi masukan.
Sekretaris
tim pemenangan Anies-Sandi, Syarif, sebelumnya mengatakan, tim transisi yang
dibentuk akan mengupayakan empat program unggulan Anies-Sandi masuk ke APBD-P
2017 dan KUA-PPAS 2018. Keempat program tersebut yakni rumah dengan down
payment (DP) nol rupiah, KJP plus, KJS plus, dan OK-OCE (One Kecamatan, One
Center for Entrepreneurship).
Syarif
mengatakan, empat program tersebut diupayakan masuk ke APBD perubahan 2017 dan
KUA-PPAS 2018 agar bisa langsung mengakomodasi janji-janji kampanye
Anies-Sandi.
"Kalau
misalnya di bulan Desember isinya bukan janji kampanye, merepotkan Anies, malah
bisa disebut mengganggu pemerintahan," kata Syarif di DPRD DKI Jakarta,
Jalan Kebon Sirih, Selasa.
Menurut
Syarif, perubahan tersebut penting karena yang melaksanakan program kerja
Pemprov DKI Jakarta pada tiga bulan terakhir di 2017 dan 2018 adalah gubernur
dan wakil gubernur terpilih pada Pilkada DKI Jakarta 2017.
Loading...