Beritaindonesia.co - Isu agama yang diangkat dalam pelaksanaan Pilkada DKI
Jakarta lalu ternyata berdampak sampai ke dunia pendidikan. Ada siswa yang
menolak dipimpin Ketua OSIS yang berbeda agama. Hal ini menjadi potret
intoleransi yang terjadi sampai ke remaja.
" Pilkada DKI Jakarta ini, satu momentum, yang imbasnya
ke mana-mana," kata Ketua Yayasan Cahaya Guru Henny Supolo Henny dalam
sebuah diskusi peringatan Hari Pendidikan Nasional yang digelar Komisi Nasional
Hak Asasi Manusia, di Jakarta, Selasa (2/5/2017).
Henny mengatakan, beberapa pekan lalu ia sempat berkunjung
ke sebuah agenda dengan guru-guru dan orang tua murid di Bandung. Di sana, kata
Henny, beberapa orangtua mengatakan kondisi politik hampir serupa dengan
kejadian tahun 1998.
"Mereka terbuka mengatakan bahwa mereka korban '98.
Mereka bilang bisa melewati itu semua, tetapi tidak bisa membayangkan bagaimana
dengan anak-anaknya," kata Henny.
Politik praktis tidak secara langsung mengganggu kegiatan
belajar-mengajar. Namun, lanjut Henny, hal itu berdampak terhadap kemerdekaan
berpikir anak-anak.
Henny juga menyampaikan, beberapa waktu lalu ia mendapatkan
laporan penelitian dari Kemendikbud di sekolah-sekolah di Singkawang dan
Salatiga mengenai toleransi, kesetaraan dan kerja sama.
"Ada keengganan anak dipimpin ketua OSIS yang berbeda
agama," kata Henny
Sementara itu, berkaitan dengan pengabaian hak jender, Henny
mengkritik sekolah-sekolah yang tidak memberikan kesempatan bagi siswinya yang
hamil untuk menyelesaikan pendidikan.
Henny juga menyoroti kebijakan salah satu universitas negeri
yang meminta orang tua mahasiswa untuk menjamin bahwa anaknya tidak masuk dalam
kategori LGBT. Walaupun pada akhirnya kebijakan tersebut dibatalkan oleh pihak
universitas.
"Keberanian universitas negeri tersebut menunjukkan
sebetulnya kita punya masalah besar dengan pemahaman bahwa sebetulnya hak
belajar itu tidak boleh ditutup oleh siapa pun, dan itu dijamin
undang-undang," katanya.
Loading...