Beritaindonesia.co - Presiden Joko Widodo kembali melontarkan sinyal-sinyal
perobakan kabinet dalam pernyataannya beberapa waktu lalu tentang target yang
dipasang untuk para menterinya. Jokowi mengatakan menteri yang tidak mampu
menyelesaikan target bisa saja akan diganti.
Salah satu wacana yang muncul adalah masuknya Gubernur DKI
Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dalam jajaran Kabinet Kerja pasca-kekalahannya
dalam pemilihan kepala daerah DKI 2017 putaran kedua.
“Kalau dari segi personality dan profesionalitas kerja, dia
enggak ada masalah, tapi lebih kepada aspek pertimbangan politik,” ujar
pengamat politik, Ray Rangkuti, saat dihubungi Tempo, Selasa, 25 April 2017.
Ray berujar, hal yang dipertimbangkan adalah terkait dengan
dampak bergabungnya Ahok nanti ke dalam kabinet, apakah positif atau
sebaliknya. “Mungkin ada risiko politik yang berdampak pada menurunnya
kepercayaan orang kepada Jokowi,” tuturnya. Namun, terkait dengan kemampuan dan
kapasitas Ahok, menurut dia, tak perlu diragukan lagi.
Salah satu posisi menteri yang berpeluang diisi Ahok,
menurut dia, adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi, yang kini dijabat Asman Abnur dari Partai Amanat Nasional. Terlebih
menteri dari PAN rawan digeser karena kerap kali berseberangan dengan
pemerintah. “Masuk akal kalau PAN yang dibidik, di antaranya karena di tengah
gejolak politik yang luar biasa ini PAN bukannya di sisi Presiden Jokowi tapi
malah berhadapan,” katanya.
Ray berujar, posisi Ahok sebagai Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara juga dinilai cocok dan dibutuhkan untuk memperbaiki fundamental
birokrasi Indonesia. “Saya pikir boleh jadi Presiden membutuhkan orang seperti
itu.” Namun Ray memperingatkan soal risiko politik yang harus dipertimbangkan
Presiden Jokowi. Dia tak menampik penolakan bisa saja terjadi jika keputusan
itu diambil. Sebab, Ahok dinilai sebagai sosok kontroversial setelah tersandung
kasus dugaan penistaan agama. “Pasti ada risiko kalau Ahok diangkat jadi
menteri,” ucapnya.
Loading...