Beritaindonesia.co - Pasangan terpilih Pilkada DKI Jakarta Anies Baswedan-
Sandiaga Uno menjanjikan pada masyarakat untuk bisa memiliki rumah susun
(rusun) sendiri melalui program uang muka atau down patment (DP) 0 Persen.
Janji dan program itu dilatarbelakangi kondisi masyarakat
yang hanya dapat menyewa rusun, bukan memilikinya.
Namun, Asosiasi Pengembang dan Perumahan Seluruh Indonesia
(Apersi) melihat hal tersebut hanya akan memberatkan masyarakat terutama yang
pendapatannya tak sampai Rp 7 juta.
Selain itu, potensi tunggakan cicilan rusun juga akan
tinggi.
"Memang semua orang kan ingin punya rumah sendiri,
tetapi mereka nggak tahu kalau mereka punya rusun hak milik (rusunami), akan
bayar lebih besar. Terutama untuk cicilannya," kata Ketua Umum Apersi
Anton Santosa, kepada KompasProperti, Sabtu (22/4/2017).
Kedua, lanjut Anton, biaya pemeliharaannya akan tinggi
karena dikelola sendiri oleh pengelola rusun sehingga bisa mencapai sekitar Rp
1 juta per meter perseginya.
Imbasnya, warga dengan pendapatan kurang dari Rp 7 juta
memiliki kemungkinan besar untuk menunggak pembayaran biaya pemeliharaan rusun.
Terlebih jika nantinya rusun tersebut punya lift.
Hal ini sudah terbukti pada rumah susun sewa (rusunawa) yang
dikelola Pemerintah Provinsi (DKI) Jakarta.
Itulah mengapa menurut Anton pemerintah pusat hanya
memberikan ketentuan kepemilikan rusunami bagi mereka yang berpendapatan
minimal Rp 7 juta agar bisa membayar cicilan dan biaya pemeliharaan secara
rutin dan tepat waktu.
"Nah orang-orang nggak lihat ke situ. Memiliki rumah
sendiri untuk warga miskin nonsense-lah. Mereka akan menunggak pada biaya
pemeliharaan, belum ditambah cicilannya," pungkas Anton.
Loading...