Beritaindonesia.co - Pembicaraan mengenai program uang muka atau down payment
(DP) rumah 0 persen yang dilontarkan pemenang Pilkada DKI Jakarta 2017, Anies
Baswedan- Sandiaga Uno, terus bergulir.
Pembicaraan tidak hanya terjadi di media arus utama yang
mengetengahkan pendapat para pakar, regulator, dan pelaku industri properti,
melainkan juga media sosial.
KompasProperti telah melakukan simulasi terkait Program DP 0
Persen dengan DP yang ditalangi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta
sebesar Rp 52,5 juta atau 15 persen dari total harga poperti, dalam hal ini
rumah susun (rusun).
Hasil yang didapat dari kalkulator KPR/KPA BTN adalah bahwa
untuk dapat membeli rusun dengan harga Rp 350 juta, calon konsumen harus
berpenghasilan lebih dari Rp 7,5 juta per bulan atau minimal Rp 9 juta per
bulan.
Mengacu aturan BI, cicilan per bulan atau debt service ratio
harus 30 persen atau sepertiga dari total penghasilan, dengan besaran
tergantung tenor KPR/KPA.
Untuk properti atau rusun dengan harga Rp 350 juta dan DP 15
persen maka plafon pinjaman yang disetujui adalah Rp 297,5 juta.
Perlu dicatat, simulasi tersebut di atas menggunakan
kalkulator KPR/KPA bank konvensional. Lantas, bagaimana bila menggunakan
fasilitas KPR/KPA bank syariah?
KompasProperti melakukan simulasi dengan menggunakan
kalkulator murabahah dari empat bank syariah pada Minggu (23/4/2017).
Dua dari empat bank syariah memberikan tenor maksimal hanya
180 bulan atau 15 tahun. Keduanya adalah Bank BCA Syariah, dan Bank Muammalat.
Bank Muammalat, contohnya. Dengan tenor maksimal 15 tahun,
bank ini mengharuskan konsumen membayar cicilan Rp 4,3 juta per bulan.
Sementara kalkulator murabahah Bank BCA Syariah menunjukkan
angka Rp 4,3 juta per bulan dengan margin efektif 16 persen per annum.
Lain lagi dengan Bank Syariah Mandiri. Bank pelat merah ini,
bahkan hanya memberikan tenor maksimal 120 bulan atau 10 tahun.
Dengan tenor seperti ini, konsumen diwajibkan membayar
cicilan per bulan Rp 4,13 juta per bulan dengan margin efektif 16,2 persen per
annum.
Untuk tenor sepanjang itu, konsumen harus mengangsur Rp
3,046 juta per bulan. Sementara bila konsumen memilih tenor 15 tahun, akan
didapati angka Rp 3,3 juta per bulan.
Minimal penghasilan
Baik Bank BNI Syariah, BCA Syariah, Bank Muammalat, maupun
Bank Syariah Mandiri mengenakan besaran DP 30 persen dari total harga rusun.
Pengenaan DP ini lebih tinggi dua kali lipat dibanding
Program DP 0 Persen milik Anies-Sandi yang bakal ditalangi Pemprov DKI Jakarta.
Karena DP yang ditetapkan 30 persen, keempat bank syariah
tersebut menyetujui plafon pinjaman atau murabahah hanya Rp 245 juta.
Selain itu, yang perlu dicatat juga adalah minimal
penghasilan konsumen. Jika penghasilan konsumen hanya Rp 7 juta per bulan,
jangan harap aplikasi KPR Anda disetujui bank-bank syariah ini.
Bank BNI Syariah menetapkan gaji minimal konsumennya yang
memilih tenor maksimal 240 bulan adalah Rp 7,615 juta per bulan.
Angka lebih tinggi ditetapkan untuk konsumen yang memilih
tenor 180 bulan, yakni Rp 8,261 juta per bulan.
Sedangkan konsumen yang ingin menggunakan KPR Bank Muammalat
harus berpenghasilan minimal Rp 15 juta per bulan, serupa dengan Bank BCA
Syariah.
Loading...