Beritaindonesia.co - Hasil putaran pertama Pilkada DKI Jakarta yang menyisakan
dua pasang calon, yaitu Basuki- Djarot dan Anies-Sandi, memunculkan pertanyaan
baru. Akan kemanakah parpol-parpol pengusung Agus H. Yudhoyono-Sylvi berlabuh?
Ada 4 partai besar, yaitu Partai Demokrat, Partai Persatuan
Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional, yang
mengusung Agus-Sylvi.
Dengan 26 bangku DPRD yang setara dengan 1.246.096 juta
pemilih, potensi suara dari pendukung keempat partai tersebut, amatlah
signifikan dalam menentukan arah pilkada DKI Jakarta di putaran kedua.
Hanya, pertanyaan selanjutnya tentu mengemuka juga. Faktor-faktor
apakah yang menjadi penentu perpindahan dukungan keempat partai tersebut?
Lalu, apakah suara para elit partai di atas, serta merta
bakal diikuti dengan perpindahan dukungan para pemilihnya di akar rumput?
Beberapa hal ini menarik untuk kita cermati.
Faktor AHY
Setelah mengejutkan jagad politik Indonesia di bulan
September 2017 dengan keputusannya maju di Pilkada DKI Jakarta 2017, Agus H.
Yudhoyono yang biasa dipanggil AHY, tumbuh menjadi faktor determinan baru dalam
perpolitikan Jakarta.
Pemilih AHY sejumlah 937.955 suara, bisa dikategorikan
sebagai pendukung garis kerasnya AHY. Ini mengingat betapa masif dan tajamnya serangan ke kubu AHY dalam
bulan-bulan terakhir jelang pemungutan suara 15 Februari 2017, namun 17,07
persen pemilih masih bertahan untuk tetap mendukung AHY.
Suara pendukung sebesar itu tentunya merupakan potensi besar
untuk diraup dan bakal menentukan dalam kontestasi di putaran kedua.
Lobi-lobi pun dilancarkan dari kedua paslon yang melaju ke
putaran kedua. Baik melalui jalur formal, maupun melalui jalur informal.
Bahkan, koalisi partai pendukung Basuki- Djarot berusaha melobi langsung Bapak
Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Umum Partai Demokrat.
Begitu juga dengan koalisi partai pendukung Anies-Sandi,
berusaha melobi keras, baik melalui SBY maupun langsung ke Agus. Semuanya
dengan harapan, Agus menyampaikan dukungannya secara terbuka kepada salah satu
calon.
Namun, lobi-lobi tersebut ternyata menemui jalan buntu. Agus
dalam pernyataannya secara terbuka, 15 Maret 2017, tepat sebulan setelah
pemungutan suara dilangsungkan, mempersilahkan pendukungnya untuk memilih
berdasarkan hati nuraninya. Agus tidak mengarahkan dukungan kepada salah satu
kandidat secara tegas.
Dengan demikian, harapan selanjutnya adalah kepada para
partai pengusung Agus-Sylvi. Mengingat tokoh utamanya, yaitu Agus, sudah
menyerahkan ke masing-masing pendukungnya. Tentu peran partai-partai pengusung
Agus-Sylvi, menjadi penting dalam mengarahkan konstituennya.
Dinamika Koalisi
Dari keempat partai pengusung Agus-Sylvi, PAN yang pertama
kali memindahkan dukungan kepada paslon lain, yaitu Anies-Sandi. Penyampaian
dukungan secara terbuka ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum PAN, Zulkifli
Hasan, dalam pertemuan di Kantor DPP PAN, 22 Maret 2017.
“Kita butuh pemimpin yang menyatukan, bukan meretakkan, dan
figur itu hanya bisa kita dapatkan pada Anies-Sandi,” ujar Zulkifli.
Tak lama setelah PAN menyampaikan dukungannya secara terbuka
kepada Anies-Sandi, PPP, partai yang kental dengan nuansa religius (muslim),
dan memiliki akar kuat di pemilih muslim Jakarta, menyatakan mendukung pasangan
Basuki- Djarot.
Dukungan ini dideklarasikan oleh Dewan Pimpinan Wilayah PPP
pimpinan Romi, yaitu oleh Ketua DPW PPP DKI, Abdul Aziz, pada hari Kamis,
tanggal 30 Maret 2017, di Jakarta. Dukungan ini menyusul dukungan yang
diberikan oleh PPP pimpinan Djan Faridz ketika putaran pertama berlangsung.
Setelah hampir tiga tahun berkonflik, baru kali ini PPP
versi kedua belah pihak berada di pihak yang sama.
Partai Kebangkitan Bangsa menyusul Partai Persatuan
Pembangunan, mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Basuki- Djarot.
Deklarasi tersebut disampaikan dalam acara Isra Mi'raj PKB
sekaligus deklarasi di GOR Ragunan, Jakarta Selatan, Minggu, 9 April 2017.
Dukungan disampaikan langsung oleh Ketua DPW PKB DKI, Hasbiallah Ilyas.
Sedangkan Partai Demokrat sampai saat ini belum juga
menentukan sikap. Belum ada statemen resmi mengenai kemana arah dukungan Partai
Demokrat.
Pernyataan dari beberapa kader PD yang sempat dikutip,
hanyalah menegaskan sikap tak berpihak. " Pilkada DKI Jakarta 2017 sudah
usai bagi kami," ujar Hinca Panjaitan.
Kesamaan Platform atau Kepentingan 2019?
Salah satu alasan mendasar PAN bergabung dengan pasangan ini
adalah titik temu partai yang mengusung prinsip-prinsip Islam Modern dengan
yang dianut oleh PKS. Selain itu, sebelum akhirnya DPP PAN mengeluarkan bentuk
dukungannya secara resmi, memang terjadi deklarasi yang cukup masif dari
beberapa pengurus PAN ditingkat kota.
Dukungan ini akhirnya resmi setelah pada tanggal 22 Maret
lalu, Zulkfli Hasan selaku Ketua Umum DPP PAN menyatakan bahwa pasangan ini
layak didukung karena jejak pendidikan Anies dan Sandi yang memang bagus,
sehingga itu akan menciptakan pola kepemimpinan yang sejuk, damai dan tidak
gaduh.
Selanjutnya adalah PPP dan PKB yang sudah resmi menyatakan
sikapnya untuk mendukung pasangan nomor urut dua, yaitu Basuki- Djarot. Secara
politik, ini memang langkah yang strategis yang sudah diambil oleh kedua partai
ini.
Koalisi yang dibangun pada Pilkada DKI Jakarta ini memang
sangat berkaitan secara langsung sebagai bagian strategi untuk pemenangan pada
Pemilu Nasional yang akan diadakan pada tahun 2019 nanti.
Maka, secara strategi dan taktik, PPP dan PKB memang lebih
memilih "bermain" aman dengan masuk pada lingkaran partai petahana
yang sekarang sedang berkuasa.
Namun, secara ideologis, justru semakin memperlihatkan garis
demarkasi antara elit partai, baik PPP maupun PKB, dengan akar rumputnya.
Sebagian besar konstituen PPP dan PKB masih banyak yang menginginkan pemimpin
Muslim untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.
Ini dikarenakan isu pemimpin Muslim juga banyak disinggung
oleh beberapa tokoh kedua partai ini ketika masih mendukung pasangan Agus-Sylvi
pada putaran yang lalu.
Di sisi lain, Partai Demokrat masih menjadi kajian yang
menarik perhatian pada putaran kedua ini, dimana mereka masih belum memutuskan
untuk mendukung salah satu pasangan calon.
Jika dilihat dari perjalanannya, PD memang seakan terjebak
pada dua poros yang sama-sama tidak begitu menguntungkan.
Jika bergabung dengan poros Basuki- Djarot, ada tiga isu
yang mengemuka. Pertama, jika mereka bergabung dengan poros Basuki- Djarot, itu
artinya mereka bersiap untuk dicap sebagai partai yang tidak konsisten, karena
mereka mengusung pasangan Agus-Sylvi dengan pertimbangan bahwa Jakarta butuh
gubernur baru.
Kedua adalah soal chemistry antara Ketua Umum PD dan Ketua
Umum PDIP yang masih sangat rentan dan berjarak. Hal ini cukup membuat proses
komunikasi atau lobi antar keduanya tampak mustahil terjadi.
Sedangkan yang ketiga adalah soal dominasi partai dalam
koalisi tersebut, dimana PD akan menjadi partai dengan prioritas rendah untuk
dipertimbangkan gagasan atau masukannya.
Adapun jika bergabung dengan poros Anies-Sandi, ada beberap
poin penting yang menarik untuk dikaji.
Pertama adalah soal idealisme mencari pemmpin baru di DKI
Jakarta. Karena jika dilihat lagi, semangat antara pasangan calon Agus-Sylvi
dan Anies-Sandi adalah sama, yaitu bagaimana DKI Jakarta memiliki pemimpin
baru.
Kedua adalah semangat grassroot atau pemilih akar rumput
dari kedua pasangan calon ini, yaitu menjadikan mereka sebagai representasi
umat Muslim untuk memimpin DKI Jakarta. Ini juga berdasarkan hasil riset yang
dilakukan oleh Manilka, secara knsisten dalam dua riset di tahun lalu dan satu
riset di awal tahun ini, hampir 2/3 warga Jakarta menginginkan Gubernur Muslim.
Namun, ada beberapa faktor yang menghalangi jalan ini,
terutama soal bagaimana suara Agus-Sylvi yang memang banyak tergerus oleh suara
Anies-Sandi.
Alasan lain adalah soal kepentingan partai yang sama-sama
sedang bertarung untuk kepentingan 2019 nanti, dimana jika PD resmi mendukung
Anies-Sandi, itu artinya PD membantu membesarkan partai Gerindra (partai
pengusung utama pasangan ini).
Koalisi Baru, Koalisi Efektif?
Dengan pernyataan dukungan secara terbuka PAN, PPP, dan PKB,
serta mengambangnya sikap PD, konfigurasi baru koalisi partai politik di
Jakarta pun terbentuk. Pasangan calon Basuki- Djarot yang semula didukung oleh
koalisi PDIP, Partai Golkar, Nasdem, Hanura, bertambah kekuatannya dengan
kehadiran PPP dan PKB.
Sedangkan pasangan calon Anies-Sandi, selain Gerindra dan
PKS yang sejak awal sudah mendukungnya, kini bertambah dengan PAN. Untuk partai
politik non parlemen, Perindo dan Partai Idaman ikut merapat ke kubu
Anies-Sandi, sedangkan PSI ke kubu Basuki- Djarot.
Sedangkan Partai Demokrat sampai dengan saat ini bisa kita
anggap netral, mengingat belum mengeluarkan statemen mendukung siapapun.
Munculnya konfigurasi baru koalisi partai politik ini, tidak
otomatis membuat peta suara bergeser. Ada beberapa hal yang diperlukan agar
perubahan konfigurasi koalisi partai politik ini bisa ditransformasikan ke peta
suara.
Pertama, bagaimana setiap koalisi bisa mengelola potensi
dari setiap anggotanya dan meminimalisir potensi benturan. Kesediaan untuk
berbagi peran sesuai dengan porsi masing-masing sangatlah diperlukan.
Ada kecenderungan anggota baru dalam koalisi untuk mengambil
peran lebih agresif, agar posisi mereka diperhitungkan. Apalagi jika partai
yang baru saja bergabung merasa memiliki pendukung loyal yang lebih besar dari
partai-partai yang sudah lebih dulu bergabung.
Hal ini bisa memunculkan ketersinggungan dari partai-partai
pengusung dan pendukung awal, sehingga malah gesekan yang terjadi di lapangan.
Perilaku koalisi tersebut juga dapat ditelaah dengan
menggunakan Coalition Formation Theory, dimana kedua poros itu menggunakan
pendekatan yang berbeda dalam memenangkan Pilkada DKI Jakarta.
Di kubu Basuki- Djarot, nampaknya lebih mengedepankan
bagaimana memangkan pertarungan ini, hal ini sejalan dengan paham
office-oriented, dimana mereka mencoba mengumpulkan sebanyak-banyaknya dukungan
koalisi partai. (Martin & Stevenson, 2001).
Sedangkan pasangan Anies-Sandi lebih merujuk pada
policy-oriented, yakni dengan memaksimalkan koalisi yang minim namun
mengedepankan faktor-faktor efektifitas dan efesiensi kebijakan yang diambil
ketika nanti terpilih. (Axelrod, 1970).
Kedua, bagaimana pengelolaan isu yang dilakukan oleh setiap
koalisi agar bisa merangkul konstituen seluruh partai pendukungnya. Koalisi
awal partai politik pengusung dan pendukung Basuki- Djarot merupakan
partai-partai yang kental dengan nuansa nasionalis.
Keberadaan PKB yang identik dengan NU dan PPP yang lekat
dengan muslim tradisional, memang memperkaya koalisi gemuk pendukung Basuki-
Djarot.
Hanya saja, hal ini harus dikelola dengan benar, agar
keberadaan partai-partai dengan nuansa religius ini tidak memberikan pesan yang
keliru kepada pendukung setia Basuki- Djarot. Potensi gesekan cukup besar di
internal koalisi ini.
Basis kinerja di Jakarta dan bukan keagamaan ataupun
kepribadian, serta pendukung kuat kebhinnekaan Indonesia di Jakarta, merupakan
kekuatan Basuki- Djarot yang selama ini ditonjolkan di lingkungan konstituen
pendukungnya.
Begitu ada pesan keagamaan yang muncul dari koalisi ini,
bisa membuat bingung dan memberikan pesan yang keliru kepada pendukung awal
Basuki- Djarot.
Di sisi lain, pesan kebhinnekaan yang terlalu agresif,
apalagi mengesankan situasi darurat kebhinnekaan di Jakarta, dan secara tidak
langsung menyampaikan kalau sekelompok umat muslim merupakan ancaman bagi
kebhinnekaan di Jakarta, bisa menimbulkan antipati dari konstituen loyal PKB
dan PPP.
Penarikan video tentang status darurat kebhinnekaan di
Jakarta dan kemudian merevisi isi video tersebut, merupakan langkah tepat untuk
meredam gejolak di internal partai koalisi.
Sedangkan untuk koalisi baru partai-partai politik
Anies-Sandi, kemiripan platform dan basis massa, memudahkan Anies-Sandi untuk
menyelaraskan strateginya. PKS dan PAN sama-sama memiliki basis massa yang kuat
di kalangan Islam modern.
Isu yang sangat kuat dari koalisi awal ini adalah kebutuhan
akan adanya pemimpin baru di Jakarta, memiliki program-program yang merangkul
semua kalangan, dan memiliki kepribadian yang juga santun dan ramah, bukan
sekedar anti korupsi dan tegas.
PAN sebagai anggota baru dalam koalisi, akan mudah
menyesuaikan dalam koalisi partai pengusung dan pendukung Anies-Sandi mengingat mereka memang memiliki semangat
yang sama sejak mengusung pasangan Agus-Sylvi.
Hanya, amunisi tambahan partai nasionalis yang cenderung
religius (mengingat PAN salah satu akarnya adalah para tokoh dan konstituen
Muhammadiyah, salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia), perlu
dikelola dengan baik agar isunya tidak bergeser menjadi Anies-Sandi pro Islam
garis keras atau mau menjadikan Jakarta kota ber-syariah.
Selain itu, tugas tambahan untuk pasangan Anies-Sandi adalah
mengelola isu yang tepat sehingga bisa tetap menarik pemilih dari kelompok
Islam tradisional, yang merupakan basis massa pendukung PPP dan PKB. Sedangkan
elit PPP dan PKB sendiri sudah menyatakan mendukung pasangan calon Basuki-
Djarot.
Ketiga, tugas besar buat kedua koalisi partai adalah
mengoptimalkan kantung-kantung suara dari partai-partai yang baru bergabung di
koalisi maupun mempertahankan suara yang sudah didapat.
Keberadaan PPP dan PKB bisa sangat membantu meredam isu
larangan pemimpin non muslim yang menjadi handicap Basuki. Elit PPP dan PKB
harus berusaha keras, agar konstituen mereka di akar rumput bisa memahami
pilihan mereka ke Basuki- Djarot.
Bukan sekadar pilihan pragmatis untuk kepentingan 2019,
ataupun keberadaan NU sebagai bapak kandung PKB yang bakal benar-benar
diperhitungkan oleh Basuki- Djarot jika mereka terpilih menjadi Gubernur dan
Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017-2022, mengingat hal ini tidak menjadi
pertimbangan konstituen di akar rumput PKB dan PPP.
Jika gagal untuk meyakinkan para pendukungnya, bukan sekedar
Basuki- Djarot yang bakal tumbang di perhelatan pilkada kali ini, melainkan
elit PPP dan PKB bakal ditinggalkan massa pendukungnya, baik di Jakarta maupun
di level nasional.
Sedangkan di sisi lain, masih ada kekhawatiran bagi sebagian
konstituen PAN, kalau arah Anies-Sandi bukanlah arah moderat, melainkan
menguatkan potensi tumbuhnya Islam garis keras yang tidak sejalan dengan
mereka. Anies-Sandi harus mampu meyakinkan, kalau mereka memang berdiri dan
berjuang untuk semua lapisan warga Jakarta.
Keempat, ada potensi massa pemilih yang besar dari pendukung
Partai Demokrat, sebesar 360.929. Posisi partai yang masih mengambang, dan
posisi AHY sebagai ikon baru Partai Demokrat yang tidak mengambil sikap
mendukung salah satu kandidat, menjadikan pertarungan memperebutkan pendukung
Partai Demokrat sangat terbuka bagi kedua belah pihak.
Kedua koalisi partai harus berusaha keras memahami aspirasi
para pendukung Partai Demokrat, dan meyakinkan kalau aspirasi konstituen Partai
Demokrat merupakan aspirasi pasangan calon yang masih bertarung di putaran
kedua ini.
Langkah yang ditempuh kedua koalisi partai, baik pendukung
Basuki- Djarot maupun pendukung Anies-Sandi, yang menerima dengan tangan
terbuka para relawan dari pendukung AHY, dan mempublikasikan deklarasi tersebut
secara luas, merupakan salah satu cara menarik hati pendukung Partai Demorat
yang notabene sebagian juga pendukung AHY.
Terakhir, perlu dicermati secara khusus, pemilih yang belum
menggunakan hak pilihnya di putaran pertama, dan tambahan pemilih baru di
putaran dua ini. Potensi pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya adalah
1.628.671 atau sekitar 23 persen dan pemilih baru berdasarkan keputusan dari
KPUD tanggal 4 April 2017 adalah sebesar 7.218.254 pemilih.
Tenaga dan fokus perhatian dari kedua koalisi partai harus
dikerahkan untuk mengambil ceruk dari ketiga segmen tersebut. Keberhasilan
koalisi partai dalam menyatukan pikiran dan gerak langkah, untuk merebut dua
segmen pemilih tersebut, bisa menjadi bagian dari penentu hasil akhir Pilkada
Jakarta 2017 ini.
Apapun itu, harapan kita, pergulatan di perhelatan akbar
Pilkada DKI Jakarta 2017 ini, bisa menjadi teladan bagi perhelatan pilkada di
wilayah lain.
Kedua belah pihak, baik koalisi partai pendukung Basuki-
Djarot maupun koalisi partai pendukung Anies, sebaiknya menempuh cara-cara
bermartabat, santun, damai, berintegritas, menghindari politik uang,
menghindari kampanye hitam, dan saling menghormati sesama pasangan calon maupun
pendukung, demi menjaga keutuhan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Loading...