Beritaindonesia.co - Ulama asal Rembang KH Mustofa atau Gus Mus mengomentari
banyaknya sebutan ustaz atau ulama yang mendadak melekat pada diri seorang. Gelar
ulama sesungguhnya mencerminkan perilaku yang baik dan saleh.
Gus Mus mengatakan, seseorang yang dipanggil ulama harus
bisa menunjukkan kesalahen pribadinya. Ulama yang baik, yang punya ukuran nilai
kepantasan.
"Ulama kok sobo (main) pendopo itu apa, apa mau ikut
tender? Ulama kok mimpin demo. Ini aneh sekali," kritik Gus Mus, saat
menjadi narasumber anti hoax di Semarang, Kamis (20/4/2017).
"Jadi ada kepantasan laki-laki itu apa, bupati itu apa.
Dari nurani saja sudah cukup, cukup gak (mereka yang demo) dipanggil
kiai," kata mantan Rais Am PBNU ini.
Gus Mus menegaskan, ukuran kepantasan untuk seseorang
disebut ulama penting adanya. Hal itu karena masyarakat tidak tahu mental dari
seseorang.
Pengasuh pondok pesantren Raudlatul Tholibin Leteh Rembang
ini juga mengkritik relasi antara ulama dan umara (pemerintah). Ukuran antara
pemerintah dan umara harus dibedakan. Yang baik menurut ulama, kata Gus Mus,
belum tentu baik menurut Pemerintah.
Jika konsep kesalehan diberikan kepada ulama maka polisi
tidak mendapat porsi kesalehan. "Kesalehan pejabat, ulama, itu beda-beda.
Kalau gubernur beritikaf di masjid sampai Dzuhur, tiap malam datangi pengajian,
itu buruk sekali. Itu bukan saleh," tambahnya.
Karena itu, Gus Mus minta agar tugas pemerintah dan ulama
tidak tumpang tindih. Pembagian tugas itu perlu diperhatikan secara seksama.
"Di era orde baru, ada istilah ulama dan umara. Kalau
ulama baik, umara baik itu baik, tapi kalau baik-baikan itu rusak. Tentu
baik-baikan dalam artian yang buruk," tambahnya.
"Ulama misalnya diajak mencarikan dalil. Ayatnya pasti
itu-itu saja, dulu dicari ayat revolusi pada zaman Pak Karno, lalu ayat
pembangunan zaman Pak Harto. Padahal ayat tidak bicara revolusi, tapi
pembangunan manusia secara utuh," tutupnya.
Loading...