Beritaindonesia.co - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama selama ini
menerapkan sistem e-budgeting untuk digunakan dalam penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI.
Meski berganti gubernur, Ahok (sapaan Basuki) mengatakan,
sistem e-budgeting tetap bisa diteruskan selama kepala daerah yang memimpin
ingin menggunakannya.
"Sistem e-budgeting semua bisa tetap jalan, kecuali
gubernurnya tidak mau," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan
Merdeka Selatan, Selasa (25/4/2017).
Namun, hal berbeda akan terjadi jika gubernurnya tidak ingin
menerapkan sistem e-budgeting. Apalagi kalau Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Tuty Kusumawati juga diganti oleh gubernur
yang baru. Jika seperti itu, dia khawatir sistem e-budgeting tidak akan
berlanjut.
"Saya yakin kalau Bu Tuty tidak diganti, pasti aman.
Kecuali Bu Tuty dicopot atau gubernurnya perintahkan enggak mau (pakai sistem
e-budgeting)," ujar Ahok.
Sistem e-budgeting membuat tidak sembarang orang bisa
melakukan input program ke dalam APBD. Hanya pihak-pihak tertentu saja yang
memiliki password atau akses ke dalam sistem e-budgeting tersebut.
Oknum-oknum eksekutif dan legislatif tidak bisa memasukan
anggaran siluman dalam APBD DKI. Biasanya, input program ke dalam sistem
e-budgeting dilakukan bersama-sama di ruangan Bappeda.
Ahok bercerita, dia pernah ribut dengan oknum DPRD DKI dan
oknum SKPD karena sistem e-budgeting ini.
"Gubernur DKI tuh sederhana, kamu berani pecat orang
yang nyolong enggak. Tahun 2014 kan pada enggak mau ngisi (e-budgeting), saya
pecatin semua. Tahun 2015 diisi, DPRD ngelawan, enggak mau tandatangan. Itu
kejadian yang mau impeachment saya itu," ujar Ahok.
Ahok pun menekankan semua kebijakan di Pemprov DKI sangat
tergantung pada kepala daerah yang memimpin. Sistem e-budgeting hanya bisa
berjalan dengan dukungan dari gubernurnya.
"Kalau kepala lurus, bawahnya enggak berani enggak
lurus. Itu teorinya," ujar Ahok.
Adapun, masa kepemimpinan Ahok dan Wakil Gubernur DKI
Jakarta Djarot Saiful Hidayat akan berakhir pada Oktober 2017. Selanjutnya,
Jakarta akan dipimpin oleh gubernur dan wakil gubernur terpilih periode 2017-2022.
Berdasarkan hasil real count KPU DKI, pasangan calon Anies
Baswedan dan Sandiaga Uno menang dalam Pilkada DKI 2017. Penetapan hasil
pilkada oleh KPU DKI baru akan dilakukan pada Mei 2017 nanti.
Loading...