Beritaindonesia.co - Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). PP tersebut
ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 30 Maret 2017.
Salah satu hal yang diatur dalam ketentuan tersebut yaitu
soal pemberhentian PNS secara tidak hormat. Dikutip dari laman Menpan.go.id,
ada sejumlah kriteria yang membuat PNS diberhentikan secara tidak hormat,
antara lain:
a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada
hubungannya dengan Jabatan dan/ atau pidana umum;
c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
d. Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana yang
dilalukan dengan berencana.
Sedangkan PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang
dari 2 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum
tetap karena melakukan tindak pidana dengan berencana, menurut PP ini,
diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.
PP ini menyebutkan, PNS diberhentikan dengan hormat tidak
atas permintaan sendiri apabila melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat
berat. Pemberhentian sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS.
PP ini juga menegaskan, PNS yang terbukti menggunakan ijazah
palsu dalam pembinaan kepegawaian diberhentikan dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri.
“Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan,” bunyi Pasal 364 Peratuan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang
telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 7 April 2017
itu.
Loading...