Beritaindonesia.co - Penyelenggaraan pilkada serentak yang diprediksi akan lebih
efisien ternyata meleset. Pada kenyataannya anggaran pada pilkada serentak
malah meningkat secara besar-besaran.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai
awalnya pelaksanaan pilkada secara serentak akan mampu menekan anggaran. Namun
kata dia saat ini anggaran untuk pilkada serentak membengkak hingga di atas 150
persen.
“Waktu awal-awal saya jadi menteri tahun 2015, di bayangan
saya Pilkada serentak akan hemat, tapi mohon maaf ternyata lebih
membengkak," ujar Tjahjo dikutip laman kemendagri.go.id Minggu 30 April
2017.
Berdasarkan laporan KPU, menurut Tjahjo pembengkakan
anggaran karena meningkatnya harga logistik selama lima tahun terakhir. Selain
itu anggaran yang membengkak ini kata dia dimanfaatkan oleh pihak lain.
"Misalnya, kalau dulu kendaraan bisa pinjam Pemda,
sekarang beli mobil, jadi efisiensinya tidak ada. Nah 2015 juga sama, masih
membengkak dibandingkan dengan kalau kita tiap hari Pilkada,” tambah Tjahjo.
Meski begitu, ia menilai kesuksesan kegiatan politik tidak
diukur dengan uang. Biaya politik diakuinya sangat mahal hingga menyentuh angka
triliunan, untuk jadi anggota DPR bisa menghabiskan angka miliaran. Hal
terpenting dalam penyelenggaraan pilkada serentak menurut Tjahjo yakni dapat
membangun hubungan tata kelola antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Yang penting partisipasi masyarakat, tidak ada politik
uang, ada jaminan kebebasan untuk menyampaikan pendapat," ujarnya.
Anggaran Rp11,3 Triliun
Sebelumnya Ketua KPU Arief Budiman menyatakan anggaran besar
untuk penyelenggaraan pilkada serentak 2018 yang menyentuh Rp11,3 triliun
disebabkan banyaknya wilayah yang menggelar pemilu dengan penduduk terbanyak.
Beberapa di antaranya yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa
Barat, Papua, Sulawesi Selatan dan Bali.
"Dana sebesar itu salah satunya digunakan untuk
rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara
(PPS)," ujar Arief Budiman.
Loading...