Beritaindonesia.co - Aksi unjuk rasa mewarnai kedatangan Presiden RI Joko Widodo
ke Bandung, Rabu (12/4/2017).
Unjuk rasa yang dilakukan BEM REMA UPI dan Aliansi BEM
Seluruh Indonesia Wilayah Jawa Barat di depan Gedung Sate tersebut mengkritik
sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro-rakyat.
Menteri Luar Negeri BEM REMA UPI yang ikut dalam aksi
tersebut, Arif Rahmat Sidiq, mengatakan mereka mempertanyakan langkah
Pemerintah RI yang pada tahun ini menaikkan tarif dasar listrik. Selain itu,
katanya, peredaran BBM bersubsidi, yakni Premium di pasaran pun kian sulit
dijumpai.
"Pemerintah menjamin tidak akan ada kelangkaan BBM
bersubsidi, tapi faktanya kita sekarang kesulitan menemukan premium. Kenaikan
tarif dasar listrik kapasitas 900 watt juga membuat masyarakat shock dan
kesulitan," kata Arif di sela aksi tersebut.
Massa pun akhirnya menuntut Pemerintah RI untuk menaati
janjinya kepada masyarakat dalam hal pemenuhan energi, tanpa kelangkaan bahan
bakar bersubsidi. Mereka menuntut pemerintah mengembalikan tarif dasar listrik
dan kembali memasarkan BBM bersubsidi secara normal di pasaran.
Mereka pun mengkritik proses pembangunan Kereta Cepat
Indonesia Cina rute Jakarta-Bandung, yang dinilai merugikan sejumlah masyarakat
yang terlewati jalur kereta tersebut, termasuk masalah amdal dan perizinan yang
seharusnya dilakukan tanpa intimidasi kepada masyarakat sekitarnya dan tanpa
konflik.
Massa pun menuntut KPK mengusut tuntas kasus korupsi e-KTP
yang sangat merugikan masyarakat Indonesia. Sebab hingga kini, e-KTP tidak
dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pilkada. Massa menuntut pemerintah supaya
menyelesaikan masalah-masalah tersebut dengan segera.
Sebelumnya di hari yang sama, Aliansi Cinta NKRI menggelar
aksi unjuk rasa menolak beredarnya faham radikal di Indonesia dan menolak
separatisme di Indonesia. Terakhir, PMII pun berunjuk rasa dengan tema yang
sama, yaitu menolak paham radikal di Indonesia.
Loading...