Beritaindonesia.co - Mantan Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla menyarankan Partai
Golkar menggelar musyawarah nasional untuk memilih ketua umum. Alasannya, saat
ini kondisi Golkar kurang baik seiring dengan persoalan hukum yang membelit
Ketua Umum Golkar Setya Novanto.
"Golkar memang berada dalam kondisi yang tidak
menyenangkan, karena ketua umumnya sudah dicekal. Dan apabila ada perkembangan
lain lagi, tentu partai harus mempunyai pemimpin yang baiklah," kata
Kalla, di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa, 25
April 2017.
Dua pekan lalu Komisi Pemberantasan Korupsi mencegah Setya
untuk bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan. Langkah itu
dilakukan untuk mempermudah penyidikan kasus dugaan korupsi proyek kartu tanda
penduduk elektronik (e-KTP).
Saat ini Setya berstatus sebagai saksi, tapi namanya masuk
surat dakwaan Irman dan Sugiharto. Ada dugaan Setya menerima aliran duit
rasuah. Namun Setya membantah ikut terlibat dan menerima aliran duit proyek
e-KTP.
Kalla mengatakan Golkar punya prosedur yang bisa digunakan
untuk keluar dari masalah yang dihadapi saat ini, yaitu menunjuk seorang
pelaksana harian yang menjalankan tugas ketua partai. Mekanisme lainnya adalah
musyawarah nasional luar biasa dan musyawarah nasional. “Bagaimanapun harus ada
penyelesaian kalau ketuanya tersangkut,” ujarnya.
Namun, jika musyawarah nasional luar biasa yang digunakan,
ketua terpilih hanya akan bertugas di sisa masa periode jabatan, yakni dua
tahun ke depan. "Karena itu mungkin perlu sekaligus munas saja, tapi tentu
waktunya ditentukan oleh Partai Golkar sendiri. Supaya menghematlah," kata
Kalla.
Pernyataan Kalla itu bertentangan dengan sikap Ketua Dewan
Pakar Golkar Agung Laksono yang belum setuju wacana musyawarah nasional.
Menurut Agung, desakan untuk menggelar musyawarah nasional adalah keinginan
pribadi, bukan partai. Sedangkan terkait dengan dugaan keterlibatan Setya di
kasus korupsi proyek e-KTP, Ketua Umum Golkar itu saat ini masih berstatus
sebagai saksi. “Utamakan proses praduga tidak bersalah,” ujarnya.
Politikus Golkar, Yorrys Raweyai, mengatakan pihaknya tengah
melakukan konsolidasi internal ihwal dugaan keterlibatan Setya dalam kasus
korupsi proyek pengadaan e-KTP. Menurut Yorrys, dalam hal kasus hukum yang
terjadi, pengurus mesti lebih dulu menyelamatkan partai. "Partai harus
diselamatkan. Ini sedang proses," kata Yorrys.
Hal senada juga diungkapkan politikus muda Golkar, Ahmad
Doli Kurnia. “Pergantian pemimpin tidak bisa ditawarkan lagi,” ujarnya.
Loading...