Beritaindonesia.co - Pemerintah mulai menghadapi masalah saat lagi
semangat-semangatnya membangun banyak proyek infrastruktur maupun program
kesejahteraan rakyat. Gara-gara penerimaan pajak – lewat tax amnesty – tak
sesuai target, sumber dana pun jadi seret. Dompet Negara terancam kritis saat
pembangunan masih butuh biaya banyak.
Maka, muncul dilema, antara mau tambah utang luar negeri
atau berhemat. Pilihan terakhir lah yang lagi diutamakan pemerintah agar
program-programnya tak berhenti di tengah jalan.
Itu sebabnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah
mengungkapkan rencana pemerintah menghemat anggaran sebesar Rp34 triliun untuk
tahun ini. Sebagian besar anggaran akan lebih terfokus untuk proyek-proyek
strategis nasional.
Dan ada sejumlah konsekuensi yang harus siap-siap ditanggung
banyak pihak – terutama aparat pemerintah. Menteri Keuangan sudah membeberkan,
penghematan itu bisa diwujudkan dengan memangkas belanja non prioritas,
termasuk perjalanan dinas kementerian dan lembaga, dan belanja barang.
"Presiden sampaikan (penghematan itu) untuk
belanja-belanja yang tidak boleh ditunda. (Seperti) infrastruktur tidak boleh
tertunda karena kekurangan dana, maupun tanah," kata Ani sapaan akrab Sri
Mulyani saat di Nusa Dua, Bali, Selasa 11 April 2017.
Langkah penghematan tersebut sesuai dengan apa yang
diinstruksikan Presiden Joko Widodo kepada mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia
itu beberapa waktu yang lalu. Selain belanja barang yang lebih terkontrol,
belanja modal pun harus terfokus pada pembangunan infrastruktur.
"Belanja barang 2017-18 harus tidak boleh lebih besar
dari yang dibelanjakan 2016. Jadi sekarang kita akan bekerja sama dengan semua
KL (Kementerian dan Lembaga) untuk jalankan instruksi itu," katanya. Maka, Kemenkeu akan mengawal kebijakan ini
dengan ketat. Sehingga, lanjut Sri, pengelolaan anggaran pemerintah bisa lebih
efektif.
Terkait dengan rencana tersebut, Ani pun mengimbau kepada
seluruh kementerian/lembaga agar mencermati setiap belanja barang yang saat ini
dimiliki. Sebab, bendahara negara berencana untuk kembali melakukan penghematan
anggaran dalam tahun anggaran 2017.
“Tolong Bapak/Ibu sekalian, lihat belanja barangnya. Kalau
melebihi (belanja barang) tahun 2016, berarti siap-siap anggarannya dikurangi,”
kata dia.
Dalam APBN 2017, belanja negara ditetapkan sebesar Rp2.080
triliun. Sementara pada 2018 mendatang, jumlahnya pun berpotensi bertambah
menjadi Rp2.200 triliun. Maka dari itu, efektivitas penggunaan anggaran pun
harus dikedepankan.
Dana-dana yang bisa dihemat, akan dipergunakan pemerintah
untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Pemborosan dalam perencanaan
anggaran, tentu harus bisa diminimalisir. Sebab, pemerintah tidak bisa
mengandalkan kas negara untuk membiayai pembangunan.
“PU kalau datang ke saya, nominal yang diminta bukan lagi
miliar. Tapi [sudah] puluhan triliun. Jadi kami tidak bisa andalkan penerimaan
pajak, karena dananya tidak turun dari langit,” ujar Ani.
Selain itu, realokasi dana itu bisa dipergunakan pemerintah
untuk mengantisipasi adanya ketidakpastian yang terjadi. Misalnya, bencana alam
yang baru-baru ini menimpa sejumlah wilayah di Indonesia. Maka dari itu,
diharapkan tidak ada lagi pemborosan penggunaan kas negara.
Sebagai informasi, belanja barang yang dipatok dalam APBN
2017 sebesar Rp296,2 triliun. Sementara belanja modal yang disalurkan kepada
setiap penyelenggara negara, hanya Rp194,3 triliun. Bendahara negara pun
menemukan adanya pemborosan belanja barang sebesar Rp34 triliun.
Sementara dari sisi pendapatan, realisasi penerimaan pajak
pada kuartal I-2017 mencapai Rp222 triliun, atau 16,8 persen dari target yang
ditetapkan dalam APBN 2017 sebesar Rp1.307,6 triliun. Realisasi tersebut,
tercatat mengalami pertumbuhan sebeesar 18,2 persen secara year on year.
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani menambahkan,
meskipun pemerintah sudah menemukan adanya potensi penghematan, pihaknya tidak
akan buru-buru untuk mengajukan Rancangan APBN Perubahan 2017. Bahkan, ada
kemungkinan dokumen perubahan kas negara baru diserahkan kepada dewan parlemen
pertengahan tahun.
“Mungkin Juni-Juli. Sekitar bulan itu,” kata dia. Namun Askolani menegaskan, keputusan akan
tetap bergantung pada Menkeu. Sebab, rencana untuk menghemat anggaran akan
tetap lebih dulu dibahas bersama Presiden Jokowi dalam sidang kabinet di Istana
Negara.
Loading...