Beritaindonesia.co - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok
mengatakan penerapan sistem electronic budgeting atau e-budgeting memiliki
nilai positif karena dapat menghindari penyalahgunaan anggaran pendapatan dan
belanja daerah (APBD). Untuk itu, Ahok berharap sistem anggaran tersebut bisa
terus berjalan meskipun masa jabatannya habis pada Oktober mendatang.
"Sistem e-budgeting semua (akan) jalan, kecuali
gubernur tidak mau. Atau gubernurnya memerintahkan bapedda untuk
melanggar," ujar Ahok di Balai Kota, Selasa, 25 April 2017.
Ahok menilai sistem e-budgeting hanya bisa dikontrol oleh
pemegang kata kunci atau password untuk memasukkan mata anggaran, yaitu
Gubernur lewat Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda),
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Pengawas Keuangan (BPK).
Penginputan mata anggaran hanya boleh dilakukan di hadapan Kepala Bappeda Tuty
Kusumawati.
"Saya yakin kalau Bu Tuty tidak diganti sebagai Bappeda
pasti aman. Kecuali Bu Tuti dicopot atau gubernur perintahkan enggak mau
(e-budgeting) atau gubernur enggak berani melawan DPRD," ujar Ahok.
Ahok menuturkan selama ini DPRD menolak sistem e-budgeting
sejak 2015 dan menimbulkan masalah. Hal tersebut membuat Ahok akhirnya
mengeluarkan kebijakan untuk memberikan password agar mata anggaran tidak
berubah. Password tersebut, kata Ahok, tidak bisa dipegang oleh sembarang
orang.
"Yang pegang gembok Bapedda. Kami sistem bukanya
bareng. Jadi waktu dia input itu bareng dikumpulkan semua di ruang Bappeda atau
di Balai Agung sama-sama. Isi dulu semua, kan saya periksa juga tiap malam kan,"
ujar Ahok.
Dalam e-budgeting itu, kata Ahok, sudah tersedia template
sehingga yang berada di luar itu tidak bisa dimasukkan. Selain itu, pihak lain
tidak bisa membuat template sendiri karena mereka harus mengajukan alasan yang
jelas. Dengan begitu, Ahok berpendapat bahwa sistem e-budgeting sudah sangat
baik untuk penyusunan anggaran.
"Itu sudah dikunci, jadi enggak bakal bisa masuk.
Karena itu sudah template. Kecuali dia ubah template ya saya ga tau. Kalau
kepala (gubernur) lurus, bawahnya (anak buah) enggak berani enggak lurus. Itu
teorinya," ujar Ahok.
Loading...