Beritaindonesia.co - Rapat Paripurna DPR telah menyetujui usulan angket KPK yang
diusulkan oleh anggota Komisi III DPR. Pembentukan Pansus angket KPK pun kini
tengah dalam pembahasan.
Hal itu langsung menuai polemik di masyarakat. Kalangan LSM
dan aktivis anti korupsi mengecam langkah yang diambil para wakil rakyat.
Namun pernyataan keras terhadap KPK justru datang dari
anggota Komisi III DPR, Masinton Pasaribu. Politikus PDIP ini menilai KPK
pandai mencitrakan diri di ruang publik sehingga terlihat seperti lembaga
paling sempurna di Tanah Air.
Dia mengaku mendapat banyak laporan terkait buruknya kinerja
KPK. Menurutnya, dengan adanya hak angket yang digulirkan Komisi III DPR, maka
keburukan KPK akan terungkap.
"Selama ini bayangan kita apa yang disampaikan KPK
seperti lagu Andra and The Backbone (berjudul) sempurna. Ternyata banyak
borok-borok juga dalamnya," kata Masinton dalam talkshow akhir pekan
dengan topik Meriam DPR untuk KPK di Warung Daun Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat,
Sabtu (6/5) kemarin.
Menurutnya, hak angket untuk KPK adalah hal wajar. Dia
bahkan berdalih Komisi III DPR hanya ingin mengawasi penanganan kasus dan bukan
untuk melemahkan KPK.
"Ini biasa saja lah, jangan didramatisir. Kalau tadi
disampaikan menyentuh KPK dianggap tabu maka kita harus lihat dari
pemberantasan korupsi. Kita harus objektif dan jujur," katanya.
Dia mengingatkan KPK tidak mendramatisir hak angket
tersebut. Sebagai institusi independen yang selama ini dianggap bersih, KPK dimintanya
tak gentar atas hak angket.
"KPK jangan takut-takut, kerja terus, angket ini tidak
mengganggu tupoksi (tugas pokok dan fungsi) KPK. Kalau bersih kenapa
risih," kata Masinton.
Masinton memastikan, hak angket digulirkan guna mengawasi
penanganan kasus di KPK bukan untuk mengintervensi penegakan hukum lembaga
antirasuah tersebut. Menurutnya, mengawasi KPK adalah sebuah keniscayaan agar
Indonesia menjadi negara bebas korupsi.
"Tidak boleh ada ketimpangan-ketimpangan sekecil apapun
di internal KPK karena UU sudah memberikan kewenangan sangat besar kepada
KPK," ucapnya.
Masinton juga memastikan dorongan hak angket KPK bukan untuk
menyelamatkan oknum anggota DPR yang terbelit kasus korupsi melainkan
merealisasikan amanah konstitusi.
"Sebagai politikus ini kerja bukan karena opini tapi
karena konstitusi dan UU," pungkasnya.
Sementara itu, Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW)
Donal Fariz mengatakan hak angket yang didorong Komisi III DPR merupakan bentuk
teror dan premanisme terhadap KPK. Sebab, hak angket tersebut tidak memiliki
substansi yang kuat.
"Ini teror dan premanisme terhadap KPK. Secara politik,
tata cara politik tidak sesuai aturan," katanya di lokasi yang sama.
Donal menuturkan, jika merefleksi kembali alasan Komisi III
DPR mendorong hak angket, maka terlihat sejumlah kejanggalan. Misalnya alasan
Komisi III DPR yang menyatakan hak angket adalah adanya dugaan kebocoran data
atau informasi KPK. Jika hak angket terus digulirkan, maka DPR malah memaksa
KPK untuk membuka dokumen atau data yang bersifat rahasia.
Selain itu, Komisi III juga beralasan terjadi konflik
internal di tubuh KPK sehingga perlu ada hak angket.
"Konflik internal itu melanggar UU apa? Kalau
dibandingkan dengan penegak hukum lain seperti kepolisian gesek-gesekan juga bahkan
anggota bisa nembak komandannya. Harusnya diangket juga kan. Baru-baru kemarin
DPD juga anggotanya dibanting. Kenapa enggak diangket? Artinya konflik internal
tidak melanggar UU," katanya.
Kepada anggota Komisi III DPR, Donal mengingatkan untuk mengkaji
kembali UU MD3 Pasal 24 bahwa hak angket digulirkan guna melakukan penyelidikan
terhadap kebijakan pemerintah. Hak angket yang didorong ke KPK dianggap salah
alamat karena KPK adalah lembaga independen.
"KPK bukan bagian eksekutif, KPK bukan bagian kekuasaan
eksekutif. Kalau kita baca ketentuan (UU MD3) ini salah alamat. Kalau begini,
dilabrak ketentuan seperti ini lama-lama keputusan MA, MK akan diangket juga
sama DPR," katanya.
Loading...