Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) ditegaskan Menkopolhukam,
Wiranto, tidak memiliki peran positif dalam mengisi kemerdekaan demi mencapai
tujuan nasional.
Negara Telah Kantongi Sejumlah Ormas Anti Pancasila
Mantan Panglima ABRI era Orde Baru itu pun menyatakan
membubarkan organisasi masyarakat tersebut. Wiranto menambahkan, sesungguhnya
HTI hadir di Indonesia dengan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.
"Sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan
peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai
tujuan nasional," demikian ungkap Wiranto di Kantor Kemenkopolhukam, Jalan
Medan Merdeka Barat, Jakpus, Senin (8/5).
"Aktivitas yang dilakukan telah nyata-nyata menimbulkan
benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat
serta membahayakan keutuhan NKRI," kata Wiranto menambahkan.
Dalam acara jumpa pers tersebut, Menkopolhukam Wiranto
didampingi Kapolri Tito Karnavian, Mendagri Tjahjo Kumolo dan Menkumham Yasonna
Laoly.
Akhirnya pemerintah betul-betul menepati janjinya untuk
membubarkan ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan NKRI. Pemerintah
melalui Menkopolhukam Wiranto memutuskan untuk membubarkan dan melarang
kegiatan yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia.
Wiranto menyatakan bahwa kegiatan HTI terindikasi
bertentangan degan Pancasila dan UUD 45. Undang-Undang Ormas mengatur dengan
tegas bahwa Ormas tidak boleh bertolak belakang dengan Pancasila dan UUD 45.
"Mencermati pertimbangan itu, maka pemerintah perlu
mengambil langkah tegas untuk membubarkan HTI," ujar Wiranto membacakan
putusan tersebut.
Beberapa hari sebelum HTI dibubarkan, juru bicara HTI,
Ismail Yusanto, mengatakan, setiap langkah yang tidak sesuai atau menentang
pemerintah pasti diidentikkan dengan anti Pancasila atau mengancam persatuan.
Baginya istilah anti Pancasila adalah retorika pemerintah
sebagai senjata politik untuk menghilangkan pihak yang berseberangan.
"Dulu apa-apa yang menentang pemerintah dianggap
anti-Pancasila. Bahkan saya masih ingat dulu, dakwah kita (HTI) di kampus yang
membuat para mahasiswa semangat memakai kerudung juga (disebut)
anti-Pancasila," sahut Ismail yang dikutip dari Republika, Selasa (2/5)
lalu.
Menariknya, jika memang pemerintah mempersoalkan marwah
Pancasila, Ismail memiliki sejumlah contoh yang menurutnya juga anti Pancasila.
Contoh pertama yang disebutkan Ismail soal adanya pihak yang menista Al Quran.
Baginya, hal tersebut telah bertentangan dengan Pancasila.
"Apakah orang menista Alquran sesuai dengan Pancasila?
Apakah orang yang melindungi penista agama itu sesuai Pancasila? Yang menjual
BUMN ke pihak asing sesuai Pancasila? Yang korupsi? Dan yang melindungi
koruptor juga sesuai dengan Pancasila? Banyak hal yang dipertanyakan tapi
kenapa itu semua tidak diambil tindakan? Karena itu kami melihat ini soal
politik. Jadi, Pancasila digunakan sebagai alat politik untuk mendiskreditkan
pihak yang tidak disukai," ungkap Ismail mengakhiri.
Loading...