Beritaindonesia.co - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menanggapi
pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla bahwa kebijakan pemerintah era Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono menyulitkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah
(UMKM).
Wapres JK dalam pidatonya di Kongres Ekonomi Umat Majelis
Ulama Indonesia 2017 menyebutkan keputusan SBY salah saat menaikkan bunga
Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari 11 persen menjadi 23 persen. Pada masa
pemerintahan periode kedua SBY itu, ujar Kalla, kondisi UMKM semakin parah
dengan tidak dinaikkannya bunga kredit bagi pengusaha besar.
Menurut Syarief, besaran bunga KUR tak bisa menjadi patokan
dalam menganalisis tingkat kesulitan pelaku UMKM. “Analisis kesulitan utama
pelaku UMKM adalah akses dan kemudahan memperoleh kredit, bukan besaran bunga,”
ucap Syarief lewat pesan pendek kepada Tempo, Senin, 24 April 2017.
Dia berujar, bunga KUR sebesar 11 persen pada era SBY masih
datar. “Saat itu, 11 persen flat. Kalau dihitung menurun, memang 21 persen.
Tapi pelaku UMKM pinjamnya bukan tahunan dan bunga kredit pasar saat itu juga
masih tinggi.”
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil-Menengah di Kabinet
Indonesia Bersatu jilid II itu menuturkan KUR tak bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). KUR, kata dia, bersumber dari dana
tabungan pihak ketiga.
“Yang ditanggung pemerintah adalah risikonya. Dengan suku
bunga bank sekarang mulai turun, maka faktor bunga bisa lebih membantu UMKM,
tapi kemudahan adalah faktor utama,” ucapnya.
Hari ini, Wapres JK menghadiri acara Kongres Ekonomi Umat
MUI 2017 di Hotel Sahid, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, JK menilai
kebijakan SBY menaikkan bunga KUR ketika itu sebagai langkah yang salah.
Loading...