Beritaindonesia.co - Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesian Corruption
Watch (ICW), Donal Fariz menilai, wacana penguatan Dewan Perwakilan Daerah
(DPD) belum tepat.
Konflik internal terkait pemilihan pimpinan ketua DPD
beberapa waktu lalu jadi salah satu alasannya.
Dengan adanya konflik tersebut, menurut Donal, menandakan
bahwa DPD memang belum siap memiliki kewenangan yang lebih daripada saat ini.
"Mereka terlalu menghabiskan energi di internal untuk
berkonflik dalam rebutan jabatan. Sehingga fungsi yang saat ini ada, belum
dimaksimalkan," ujar Donal saat dihubungi, Minggu (23/4/2017).
Menurut Donal, jika penguatan DPD dilakukan dalam waktu
dekat justru akan menimbulkan pertanyaan dibenak publik.
"Apa manfaatnya memperkuat DPD ditengah kondisi mereka
yang sibuk berkonflik di internal?" kata Donal.
Oleh karena itu, sedianya DPD mengkondusifkan situasi
internalnya terlebih dahulu.
"Percuma kewenangan besar tapi mereka (DPD) hanya sibuk
berkonflik di internal," kata Donal.
Sebelumnya, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi
Agtas menyatakan mayoritas fraksi sepakat untuk memperkuat kewenangan Dewan
Pimpinan Daerah (DPD) dalam fungsi legislasi.
Hal ini sebagaimana amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
Nomor 79/PUU-XII/2014 yang diajukan DPD atas uji materi Undang-undang Nomor 17
Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, DPD (MD3).
Dengan adanya putusan MK, maka nantinya DPD memiliki kewenangan
yang sama dengan DPR dan pemerintah dalam penyusunan undang-undang yang
berkaitan dengan otonomi dan pengelolaan sumber daya alam di daerah.
"Saya termasuk yang minta putusan MK harus diakomodasi.
Kalau tidak, berarti salah dalam membahas. Ini mumpung," kata Supratman di
Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/4/2017).
Usulan penguatan kewenangan DPD, kata Suratman, akan
diusulkan secara resmi melalui Fraksi Partai Hanura.
Sebab DPD tak memiliki wewenang untuk mengajukan Daftar
Inventaris Masalah (DIM) dalam proses revisi Undang-undang MD3.
Lagipula, Ketua Umum Partai Hanura saat ini, yaitu Oesman
Sapta Odang, kini menjabat pula sebagai Ketua DPD.
Oleh karena itu, pembahasan berikutnya nanti akan
menyepakati DIM usulan untuk memperkuat kewenangan DPD tersebut.
Loading...