Beritaindonesia.co - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman berang dengan
Parlemen Uni Eropa. Amran mengancam akan mengevaluasi ekspor sawit dan
biodiesel berbasis sawit ke negara-negara Eropa.
"Kalau ada kerja sama yang telah kami tandatangani,
kami evaluasi," ujar Amran dalam keterangan tertulis, Rabu (12/4/2017).
Amran menegaskan, pasar sawit Indonesia bukan cuma di Eropa.
Karena itu, dia tidak gentar jika negara-negara Uni Eropa sepakat melarang
sawit Indonesia beredar di pasar-pasar Eropa. Bahkan sebaliknya, Amran akan
meminta eksportir kelapa sawit menghentikan pasokannya ke Eropa.
"Indonesia jangan mau didikte sama Uni Eropa! Kalau
perlu hentikan ekspor sawit kita ke sana!" kata Amran.
Amran menambahkan, hingga kini Indonesia mengkonversi kelapa
sawit ke biofuel B-20 sebanyak 3,2 juta ton. Sedangkan Eropa mengimpor 7 juta
ton.
"Kami telah minta ke seluruh eksportir jatah yang
dikonversi biofuel enggak usah ekspor ke sana. Berikutnya kita masih punya B-30
dan itu kita butuh 13 juta ton. Artinya ekspor kita nanti berkurang karena kita
jadikan biodiesel," tambah Amran.
Untuk itu, Amran menegaskan, masalah sawit merupakan urusan
pertanian dalam negeri. Karena itu, dia mewanti-wanti agar negara-negara Eropa
tidak mencampuri kebijakan pertanian Indonesia. Pasalnya, Indonesia saat ini
telah memiliki standar sertifikasi produk sawit dan turunannya atau yang
dikenal Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).
Selain memiliki ISPO, Indonesia juga telah melakukan kerja
sama dalam hal sertifikasi produk sawit dengan Malaysia melalui Roundtable
Sustainable Palm Oil (RSPO).
"Indonesia punya standar sendiri, yakni Indonesian
Sustainable Palm Oilm (ISPO). Masa (sawit) kita yang punya, dia yang mau buat
standarnya. Itu cerita mana?" tegasnya.
Amran tidak takut jika harus mengevaluasi beberapa kerja
sama dengan negara-negara Eropa khususnya Prancis. Pasalnya Indonesia memiliki
posisi yang kuat dalam hal produsen minyak sawit dunia. Bahkan, jika digabung
maka Indonesia dengan Malaysia menguasai 80 produksi CPO dunia.
Indonesia sendiri memiliki kedaulatan terhadap sawit. Karena
itu, Indonesia berhak melakukan ekspor sawit kepada negara-negara yang memang
membutuhkan termasuk menghentikan ekspor ke negara-negara Eropa.
"Palm oil Indonesia dan Malaysia gabung itu 80 persen
(dari produksi CPO dunia). Negara Eropa kita supply hanya 3,2 juta ton per
tahun untuk biodiesel, itu kecil," tegas Amran.
Lebih lanjut, Amran menjelaskan, salah satu yang
dipermasalahkan oleh Uni Eropa juga yakni adanya perluasan perkebunan sawit
yang akan menyebabkan kerusakan hutan. Padahal setiap kebijakan yang
dikeluarkan pemerintah Indonesia selalu berupaya menjaga kelestarian lingkungan
termasuk kesejahteraan manusia di dalamnya.
"Masih ingat, Presiden melakukan moratorium untuk sawit
di lahan gambut. Jadi luar biasa perhatian Presiden kepada lingkungan," jelasnya.
Terkait hal ini, Mentan balik menuding resolusi terhadap
sawit Indonesia ini merupakan upaya kampanye hitam yang bertujuan untuk
menjatuhkan harga sawit Indonesia di tingkat Internasional. Dia pun memastikan
akan melawan kebijakan Uni Eropa tersebut mengingat resolusi ini telah
mengancam kelestarian hutan di Indonesia.
"Kalau Negara Eropa selalu melakukan black campaign
kepada palm oil Indonesia dan Malaysia ini berbahaya. Sebab secara tidak
langsung mereka (Uni Eropa) yang memicu kerusakan hutan. Kenapa? karena ada
community di bawah sawit, ada pekerja sawit, kurang lebih ada komunitas
sebanyak 11 juta hingga 30 juta jiwa. Kalau harga CPO jatuh, petani pasti cari
penghasilan lain. Kalau cari penghasilan lain, pasti pergi babat hutan. Siapa
yang bisa tahan itu," katanya.
Amran mencatat, ada beberapa negara seperti Prancis yang
selalu getol melakukan kampanye hitam terhadap sawit Indonesia. Mereka ini
mengimpor sawit dalam skala kecil, yakni 200 ribu ton. Amran memastikan
pihaknya kini tengah mengevaluasi kerja sama di bidang pertanian dengan
Prancis.
Tidak hanya itu, Amran juga heran terhadap kebijakan Uni
Eropa yang seakan-akan menganggap lebih penting menyelamatkan Orang Utan di
Kalimantan ketimbang manusia yang hidup di dalamnya.
"Mereka menaruh perhatian pada Orang Utan di
Kalimantan, sementara di bawah sawit ini orang benaran. Bukan Orang Utan yang
cari hidup. Jadi ingat pendekatan (CPO) bukan hanya environment, tapi
kesejahteraan," tuturnya.
Oleh karena itu, Amran pemerintah akan mendorong eksportir
CPO dalam negeri agar fokus pada pasar besar yang tidak mempersoalkan CPO.
Negara yang dimaksud Amran yakni India, China, Pakistan, Bangladesh, Turki dan
negara lainnya.
"Eropa minta macam-macam standar, tapi belinya cuma
sedikit. Kita minta ke negara eksportir CPO jangan ekspor ke Eropa lagi. Kami
sudah sampaikan, ada community di bawah CPO, ada pedagang, petani, ini jauh
lebih penting. Orang Utan saja diperhatikan, ini orang asli. Jadi pendekatannya
jangan deforestasi, tapi community welfare (kesejahteraan). Ini masalah harga
diri bangsa, masalah Merah Putih, kita jangan mau diatur Eropa," ucap
Amran.
Sebelumnya Parlemen Uni Eropa menilai, sawit di Indonesia
masih menciptakan banyak masalah mulai dari deforestasi, korupsi, pekerja
anak-anak, sampai pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Indonesia oleh parlemen
Uni Eropa bahkan dilarang untuk mengekspor sawit dan biodiesel ke negara lain.
Loading...