Beritaindonesia.co - Praktisi hukum Umar Husin menilai, aparat penegak hukum di
Indonesia tebang pilih di dalam mengusut perkara korupsi.
"Aparat hukum kita beraninya sama partai kecil. Kalau
PPP dan PKS (korupsi), pasti langsung disikat. Tapi kalau yang korupsi Golkar
dan PDI-P, pasti muter-muter dulu itu," ujar Umar dalam sebuah diskusi di
bilangan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (24/4/2017).
Umar mencontohkan, terdapat dua perkara korupsi yang diduga
kuat melibatkan oknum di Partai Golkar dan PDI Perjuangan di mana penyelesaian
perkaranya lamban dan terkesan diulur-ulur, yakni korupsi e-KTP dan BLBI.
"Lihat saja kasus e-KTP. Berapa tahun itu baru disidik
lagi coba? Dan juga kasus BLBI kapan hari saya baca di media itu juga akan
dibuka lagi penyidikannya," ujar Umar.
Umar menegaskan, KPK jangan takut terhadap kelompok politik
tertentu. KPK harus sadar bahwa apapun yang terjadi publik akan tetap
mendukungnya.
Umar sekaligus menyoroti pimpinan KPK saat ini yang dinilai
terlalu banyak berhubungan dengan Presiden Joko Widodo.
"Janganlah menghadap-menghadap lagi. KPK juga
kadang-kadang enggak dipanggil, tapi menghadap sendiri. Bilang, Pak, ini ketua
partai politik (terjerat korupsi), bagaimana? Ya susah," lanjut Umar.
Ke depan, Umar berharap KPK dan Polri cepat dalam proses
hukum kasus korupsi. Terutama yang melibatkan tokoh politik tertentu.
Hal ini demi menghindari munculnya prasangka ada negosiasi
di antara pelaku dengan penegak hukum.
"Kalau proses hukumnya cepat, publik akan percaya. Oh
tidak ada main-main ini. Apalagi menyentuh tokoh-tokoh politik yang punya
kekuatan," ujar Umar.
Loading...