Beritaindonesia.co - Pasangan calon gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta, Anies
Baswedan- Sandiaga Uno, yang memenangani Pilkada DKI 2017 berdasarkan hasil
real count KPU DKI, memastikan akan tetap menerapkan e-budgetting saat memimpin
Jakarta periode 2017-2022.
E-budgetting merupakan salah satu mekanisme dalam penetapan
anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta.
"Kami prinsip gini, transparansi, good governance akan
(diteruskan), bahkan akan kami tingkatkan dari open data menjadi open
governance," kata Anies di Posko Anies-Sandi, Jalan Cicurug, Jakarta
Pusat, Selasa (25/4/2017).
Gubernur petahana DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau
Ahok membuat sistem e-budgeting yang hanya memungkinkan sejumlah orang tertentu
bisa melakukan input program ke dalam APBD. Yang bisa mengakses adalah
pihak-pihak tertentu yang memiliki password.
Dengan demikian, oknum-oknum eksekutif dan legislatif tidak
bisa memasukan anggaran siluman dalam APBD DKI.
Biasanya, input program ke dalam sistem e-budgeting
dilakukan bersama-sama di ruangan Bappeda.
"Jadi ini standar Pak Basuki sekarang, insya Allah
Anies-Sandi akan taruh lebih tinggi lagi. Di situ warga masyarakat melihat
perubahan nyata ke depan," kata Sandiaga.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik
membantah bahwa dia menolak sistem e-budgeting dalam penyusunan APBD. Taufik
mengatakan tak mempermasalahkan password e-budgeting dipegang oleh pihak selain
Pemprov DKI Jakarta seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi
Pemberantasan Korupsi ( KPK).
"E-budgeting harus ada. Menurut saya e-budgeting baik
untuk transparansi ke semua pihak yang berkepentingan. Pembahasan APBD juga
terbuka untuk umum," kata Taufik.
Loading...