Beritaindonesia.co - Wakil Presiden Jusuf Kalla enggan bicara banyak soal isu
perombakan kabinet yang disinggung Presiden Joko Widodo. Menurut JK sapaan
akrabnya, bongkar pasang kabinet kerja murni wewenang kepala negara.
Wapres JK mengatakan, Presiden pasti memiliki penilaian atas
kinerja menteri. Reshuffle kabinet selama ini berdasarkan penilaian Presiden.
"Reshuffle hak prerogatif Presiden tergantung cara penilaian
Presiden," tegas Wapres JK saat menutup Kongres Ekonomi Umat di Grand Sahid
Jaya, Jakarta, Senin (24/4).
Wapres JK menolak bicara banyak terkait reshuffle. Termasuk
soal spekulasi yang muncul akhir-akhir ini dan mengaitkan kemungkinan masuknya
nama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam lingkaran
kabinet Jokowi-JK. Bahkan JK tidak menjawab ketika disinggung soal kemungkinan
itu. "Itu (reshuffle) urusan Presiden," singkatnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo tiba-tiba bicara soal
pencopotan menteri yang dianggap bekerja tidak sesuai target. Apakah ini sinyal
Jokowi akan kembali melakukan reshuffle?
"Saya bekerja selalu memakai target, jadi pak menteri
tidak pernah bertanya kepada saya, targetnya terlalu besar atau terlalu gede,
itu urusan menteri. Tahu saya target itu harus bisa diselesaikan. Kalau tidak
selesai urusannya akan lain, bisa diganti, bisa digeser, bisa dicopot dan dan
lain lain," katanya.
Jokowi menyampaikan ini saat memberi sambutan di acara
Kongres Ekonomi Umat (KEU) 2017 di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Sabtu (22/4).
Ucapan kepala negara ini memunculkan berbagai spekulasi. Terlebih setelah
jagoan PDI Perjuangan, pasangan petahana Basuki T Purnama dan Djarot Saiful
Hidayat kalah dalam pemilihan gubernur DKI versi hitung cepat berbagai lembaga
survei tiga hari sebelumnya.
Ahok sendiri sempat disinggung kemungkinan menjadi menteri
di pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla. Ahok merupakan pasangan Jokowi saat memenangi
Pilgub DKI 2012 lalu. Keduanya mengalahkan pasangan Fauzi Bowo dan Nachrowi
Ramli.
"Hehehe, enggak tahu. Menteri itu kan bukan hak
saya," kata Ahok saat ditemui di Balai Kota, Jalan Merdeka Selatan,
Jakarta, Jumat (21/4).
Loading...