Beritaindonesia.co - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Wiranto merespons isu perombakan kabinet atau reshuffle yang merebak di media
massa dalam beberapa waktu terakhir.
Menurut Wiranto, reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden
Joko Widodo, sehingga tidak perlu diributkan.
"Siapa mau diganti, kapan mau diganti itu kan hak
presiden, untuk apa diributkan," ujar Wiranto saat ditemui di Kemenko
Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (25/4/2017).
Wiranto pun enggan untuk menerka apakah dalam waktu dekat
Presiden Jokowi akan merombak menteri-menteri dalam kabinetnya yang dinilai
tidak mampu mencapai target pemerintah.
"Karena ini hak prerogatif Presiden, kalau ada ya
ditunggu saja, tapi tak usah dibincangkan ya," ucap Wiranto.
Isu perombakan kabinet sempat disinggung Presiden Joko
Widodo dalam Kongres Ekonomi Umat yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia
(MUI) di Hotel Sahid, Jakarta, Sabtu (22/4/2017).
Saat itu, Jokowi menyampaikan tentang target 5 juta
sertifikat tanah yang harus dibagikan kepada masyarakat pada 2017.
Soal target itu yang mungkin dinilai menteri terlalu tinggi,
Jokowi tidak mempersoalkannya.
Jika sang menteri tak mampu mencapai target, pergantian atau
pergeseran posisi menteri alias reshuffle adalah jawabannya.
"Kalau memang tidak selesai, pasti urusannya akan lain.
Bisa diganti, bisa digeser, bisa dicopot dan yang lain-lainnya. Ya saya
blak-blakan saja. Dengan menteri juga seperti itu," ujar Jokowi.
Loading...