Beritaindonesia.co - Biaya politik yang
harus dikeluarkan para politisi, dalam sistem pemilihan umum (pemilu) saat ini
sangat besar. Ada anggota DPR di Senayan, yang menghabiskan uang sampai Rp 49
miliar untuk kampnye.
Hal ini diungkapkan
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, saat menyampaikan pemaparan
dalam Seminar Nasional XXVI Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), di ruang
Seminar Pascasarjana Fisipol, Universitas Gadjah Mada (UGM), Kamis (27/4/2017).
"Marzuki Alie
(Ketua DPR-RI 2009-2014) gagal, kalah dengan orang yang nyalon habis dana Rp 49
miliar itu," ungkap Tjahjo.
Namun dalam forum
tersebut, dia tidak menyebut nama anggota dewan, yang habiskan Rp 49 miliar
semasa kampanye pemilu legislatif. Orang tersebut saat ini duduk menjadi salah
satu anggota DPR RI.
Menurut dia, dengan
kekuatan modal yang besar tersebut, tak jarang mereka yang memiliki kemampuan
finansial terbatas kalah. Padahal orang tersebut dianggap mempuni dan memiliki
kemampuan, untuk duduk di jajaran legislatif DPR RI.
Menurut dia, saat ini
perlu ada evaluasi terhadap sistem sistem pemilu sehingga hal-hal seperti itu
tidak terulang lagi. Orang-orang yang berkompeten, kalah di gelangggang pemilu
karena minimnya biaya politik.
"Permasalahan
sistem pemilu ini perlu dicarikan solusi. Apakah pemerintah tetap
mempertahankan sistem yang sudah ada, atau melakukan perbaikan," katanya.
Menurut Tjahjo,
permasalahan pemilu ini tidak hanya menerpa pemilu legislatif, tapi juga pemilu
eksekutif. Dia mencontohkan, ada kepala daerah tingkat II, yang sudah menjabat
selama dua periode. Namun untuk urusan pemerintahan, sepenuhnya diserahkan ke
Sekda maupun SKPD.
"Teman saya
nyalon bupati, menang. Tapi urusan (pemerintahan) diserahkan Sekda, SKPD. Itu
ada, malah terpilih dua periode," pungkas dia.
Loading...