Beritaindonesia.co - Mahkamah Agung (MA) menegaskan tidak ada intervensi yang
dilakukan kepada majelis hakim yang mengadili perkara yang menjerat Basuki
Tjahaja Purnama (Ahok). Penegasan itu disampaikan sebagai respons terhadap
pernyataan Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin.
"Mahkamah Agung tidak pernah intervensi, itu otoritas
dari pengadilan yang mengadilinya, MA tidak pernah memanggil majelis
bersangkutan, itu adalah independensi dari majelis itu sendiri," kata juru
bicara MA Suhadi ketika dihubungi detikcom, Rabu (26/4/2017) malam.
Sebelumnya, Din meminta aparat penegak hukum memberikan
keadilan, transparansi, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Namun, MA
menyerahkan penanganan kasus tersebut kepada majelis hakim yang bersangkutan.
Soal transparansi dan keadilan yang diminta MUI, Suhadi
menjelaskan hal itu sudah selayaknya dilakukan majelis hakim. Sebab, hakim
memiliki kode etik yang mengatur soal keadilan dan kejujuran dalam menangani
perkara.
"Dia (majelis hakim) kan sudah ada kode etiknya yang
dibuat MA bersama KY ada 10 butir, termasuk keadilan, kejujuran dan
integratasnya tingi," kata Suhadi.
Menurut Suhadi, adil tidaknya majelis dalam memberikan
keputusan tidak bisa diukur. Ia mengatakan, siapa pun nanti yang tidak
menyetujui hasil persidangan bisa melakukan upaya hukum selanjutnya, yaitu
mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi.
"Tidak bisa diukur adil atau tidak adilnya. Kalau
misalnya pihak yang bersangkutan keberatan, bisa lakukan banding ke pengadilan
tinggi," kata Suhadi.
Loading...