Beritaindonesia.co - Kapolri Jenderal Tito Karnavian angkat bicara terkait
masifnya gerakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang kerap mengusung konsep
khilafah. Tito menegaskan, konsep khilafah bertentangan dengan pancasila.
"Kalau seandainya itu dilakukan, khilafah ya itu
bertentangan dengan ideologi pancasila. Kalau buat ideologi khilafah apa bisa
pancasila," kata Tito di Komplek Mabes Polri, Jakarta, Jumat (28/4).
Beberapa hari terakhir, agenda HTI di beberapa daerah pun
batal digelar. Sebabnya, polisi tidak mengeluarkan surat tanda terima
pemberitahuan (STTP).
Tanpa STTP itu, acara yang digelar oleh sekelompok masyarakat
dianggap tidak berizin sehingga polisi punya kewenangan untuk membubarkan acara
tersebut. Salah satu agenda HTI yang batal digelar adalah, saat HTI mengangkat
tema 'khilafah kewajiban syar'i jalan kebangkitan umum' dan rencananya digelar
di Jakarta pada Minggu (23/4) lalu.
"Kita memang tidak keluarkan izin STTP nya, karena
banyak potensi konfliknya, jadi lebih baik kita larang," ujar Tito.
Selain itu, jenderal bintang empat ini pun menjelaskan
alasannya tidak mengeluarkan STTP untuk acara tersebut. "Karena banyak
ancaman dari berbagai pihak yang tidak suka, yang anti," ucap dia.
Gerakan HTI sendiri kerap dilarang oleh sejumlah ormas, di
antaranya GP Ansor dan Banser NU. HTI dianggap bertolak belakang dengan NKRI.
"Polisi kan tugasnya untuk mencegah konflik maka janganlah digelar acara
itu," kata Tito.
Tito juga mengaku sudah komunikasi dengan Kementerian
Koordinator Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) terkait hal itu. "Sedang
dibicarakan di Polhukam," pungkas Tito.
Loading...