Beritaindonesia.co - Dua cagub DKI, Basuki T Purnama (Ahok) dan Anies Baswedan,
sempat berdebat panas mengenai persoalan hunian di Jakarta. CEO Indonesia
Property Watch Ali Tranghanda punya penilaian untuk program tiap cagub dan
pasangannya.
"Kalau saya lihat soal pembiayaan Pak Anies, semua
ujung-ujungnya masalah tanah. Mau dibangun di mana? Payung hukumnya harus
jelas. Memang saat ini perbankan tidak mengizinkan, tapi kan bukannya tidak
mungkin," ujar Ali dalam perbincangan dengan detikcom, Rabu (12/4/2017)
malam.
Menurut Ali, ada masalah yang akan muncul pada program
hunian Anies-Sandi dengan janji DP 0 persen itu. Dia menilai justru program
Ahok dan pasangannya, Djarot Saiful Hidayat, lebih masuk akal untuk menangani
masalah hunian di Jakarta dengan pemberian solusi rumah susun.
"Saya melihat ini semua bukan soal pembiayaan, tapi
yang paling penting (dari program Anies-Sandi) penyediaannya di mana? (Kalau)
Pak Ahok bilang sewa ke Pemda, payung hukum jelas. Tapi alternatif lain dengan
memasukkan tanah BUMN. Ini perlu persetujuan BPK dan Menkeu," ujar Ali.
"Kota-kota besar lainnya pun sekarang yang
diperhitungkan bukan daya beli, tapi daya sewanya yang diperhitungkan. Cuma
memang kalau dikembangkan dengan mekanisme khusus jadi bisa dimiliki sebenarnya.
Itu ada prosesnya sendiri kalau memang mau dibuat mekanisme (hingga ke
sana)," ucapnya.
Ali menyatakan program beli rumah dengan DP 0 persen
bukanlah hal baru dalam dunia properti. Dia memastikan mekanisme itu bukan
berarti pembeli tidak mengeluarkan uang saat awal transaksi.
"DP 0 persen bukan hal baru. Ini bukan semata-mata
nggak keluar uang, tapi konsepnya tabungan. Saya pribadi justru menghindari ini
karena berat. Tapi mungkin ini bisa kalau ada MBR (masyarakat berpenghasilan
rendah)," tutur Ali.
Apabila pemerintah menerapkan mekanisme DP 0 persen, dia
menyatakan itu nantinya akan memberatkan. Bahkan, menurut Ali, beban tersebut
tak hanya berdampak untuk pemerintah daerah semata.
"Tapi untuk jangka panjang, skala nasional bebannya
justru berat, karena sistemnya kan nalangin dulu, ada berapa ribu orang,"
tutur dia.
Sekalipun program hunian DP 0 persen disetujui, Ali menilai
pemerintah akan terbentur masalah penyediaan lahan. Jangankan untuk membangun
perumahan, untuk membangun rusun-rusun di DKI, penyediaan lahan juga menjadi
masalah.
"Harus konsolidasi tanah-tanah mana yang harus dipakai
untuk membangun rusun," kata Ali.
Fakta yang terjadi di lapangan saat ini adalah masyarakat di
Jakarta saat pagi lebih banyak. Itu terkait dengan warga pinggiran di Jakarta
yang bekerja di Ibu Kota. Para pekerja yang berpenghasilan minim hanya mampu
membeli rumah di pinggiran Jakarta.
"Kalau penduduk Jakarta 10 juta, itu kalau pagi 14
juta. Dari mana? Itu dari kaum pekerja yang sekarang rumahnya terlalu jauh,
gaji Rp 7 juta, bisanya cuma beli di pinggir Jakarta," tuturnya.
Para pekerja Jakarta yang berpenghasilan cukup disebutnya
bisa memiliki rumah di Jakarta. Namun solusinya adalah di rumah susun dengan
bantuan Pemda ataupun dana CSR. Kaum pekerja urban inilah yang dinilai perlu
juga menjadi perhatian.
"Nggak usah dari APBD, dari CSR pun bisa sebenarnya
kalau mau. Kalau gratis pun bisa, tapi pemeliharaannya tetap harus ditanggung,
kalau Rp 300 ribu. Kaum pekerja juga harus dilihat," ujar Ali.
Mengenai masalah hunian di Jakarta, Anies-Sandi tetap
berkeras tidak ingin menggusur warga meski mereka tinggal di bantaran sungai.
Ali menyebut soal penggusuran sebenarnya sudah lazim terjadi di kota-kota
besar.
"Itu hanya khawatirnya untuk kampanye. Penggusuran ini
pasti ada di kota-kota besar. Penggusuran ada di Singapura, Hong Kong, tapi
lihat hasilnya sekarang," ucap Ali.
Relokasi permukiman pun dianggap bisa menjadi solusi di
Jakarta. Namun Ali tetap mengingatkan perlu disiapkan program UMKM bagi warga
yang direlokasi agar bisa menyejahterakan mereka.
"Ketika direlokasi sebaiknya juga disiapkan satu UMKM
yang jadi basis ekonomi. Bagaimana di tempat relokasi bisa tumbuh basis-basis
UMKM. Supaya bisa menyejahterakan mereka juga, supaya mereka tertarik
pindah," ucapnya.
"Dia Lebih manusiawi kalau pindah ke rusun, karena di
bantaran kali tidak sehat, banyak penyakit. Tapi sekarang PR Pemprov masih
belum selesai semua (terkait UMKM di rusun). Yang penting bagaimana pemerintah
hadir untuk public housing. Artinya, 100% berpartisipasi. Sebetulnya yang
sekarang sudah bagus, hanya kurang sempurna saja," tutur Ali.
Loading...