Beritaindonesia.co - Wakil Gubernur DKI
Jakarta Djarot Saiful Hidayat menjelaskan mengenai penerapan password yang
digunakan pada sistem electronic budgeting (e-budgeting). Penggunaan password
tersebut agar semua pihak dapat mengawasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
(APBD) DKI Jakarta.
Menurut Djarot, sistem
tersebut dapat memudahkan untuk mengetahui setiap adanya perubahan keuangan
yang terjadi pada proses APBD.
"Sistem ini
supaya enggak gampang diubah-ubah. Tidak ada program-program yang tidak dibahas
bersama sebelum masuk ke sistem e-budgeting, sehingga enggak kebobolan seperti
yang lalu, program yang masuk enggak jelas," kata Djarot di Balai Kota,
Jakarta Pusat, Rabu (26/4/2017).
Djarot mengatakan,
setiap ada perubahan dalam APBD Jakarta harus melalui proses pembahasan antara
eksekutif dan legislatif. Kemudian, setelah disepakati adanya perubahan
anggaran maka ada tiga password yang harus dimasukkan secara bersamaan, yakni
password gubernur, dinas terkait, dan DPRD DKI.
"Untuk DPRD juga
ada password, tapi dia enggak bisa mengubah, hanya bisa melihat ada cek dan
ricek," papar Djarot.
Djarot menegaskan,
adanya password tersebut bukanlah bentuk dari sebuah kerahasiaan. Pasalnya,
semua pihak bisa melihat anggaran. Namun, ketika akan dilakukan perubahan
anggaran, barulah ketiga kata kunci tersebut harus disertakan sebagai bukti
perubahan anggaran ini disetujui pihak eksekutif dan legislatif.
"Karena semua
yang memiliki password bisa melihat e-budgeting, tapi enggak bisa mengubahnya.
Yang punya password masing-masing SKPD, UKPD, Bappeda, gubernur, dan wakil,
DPRD DKI. Sehingga kalau ada penyempurnaan namanya APBD Perubahan," ujar
Djarot.
Selain itu, Djarot
menambahkan, beberapa pihak sebagai pengawas sistem ini juga tetap dapat
memantau tanpa dapat mengubah anggaran. "Ini termasuk KPK, BPK, termasuk
PPATK akan memonitor transaksi keuangan," pungkas Djarot.
Loading...