Beritaindonesia.co - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan berencana untuk
mendorong pembentukan Pansus terkait Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan
Perikanan. Sejumlah peraturan dianggap tidak berpihak kepada nelayan.
Hal itu disampaikan oleh Daniel Johan yang merupakan
Wasekjen PKB di sela-sela hari nelayan di Pantai Ujung Genteng, Kecamatan
Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Sabtu (6/5/2017). Daniel secara tegas memberi
kesempatan selama 2 minggu kepada Menteri KKP Susi Pudjiastuti untuk melakukan
dialog terkait peraturan yang dibuatnya.
"Banyak peraturan yang dibuat oleh KKP tidak berpihak
kepada kemakmuran dan kesejahteraan nelayan, lihat saja dalam sebulan ini kami
selalu bersikap tegas. Kita sama-sama berharap dalam waktu 2 minggu ini Ibu
Susi mau bertemu dan berdialog dengan nelayan, namun jika ternyata (dialog)
tidak dilakukan kita akan membentuk Pansus yang bisa saja berujung hak angket
nelayan," kata Daniel.
Dia mengaku sudah mendapat dukungan dari koleganya di DPR RI
terkait rencananya itu. Menurutnya, sudah ada ratusan nelayan yang mendatangi
Komisi IV untuk sekedar mengeluhkan aturan-aturan yang dibuat KKP. Nelayan itu
dikatakan Daniel datang dari sejumlah wilayah termasuk dari Kabupaten Sukabumi.
"Aturan tentang cantrang, aturan tentang benur atau
bayi lobster itu dibuat tanpa perhitungan. Bicara kelestarian kalau ada warga
negara Indonesia yang paling di depan untuk jaga kelestarian laut, pasti
nelayan. Karena nyawa mati hidup nelayan tergantung kelestarian laut. Saat ini
kita bicara nelayan yang kena dampak dari peraturan yang dibuat tanpa
sosialisasi dan tanpa menghadirkan solusi," beber Daniel.
Sebelumnya, di tempat dan acara yang sama, Ketua Dewan
Pembina Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Gerakan Kebangkitan Petani dan Nelayan
Indonesia (Gerbang Tani) yang juga ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menghadiri
acara Hari Nelayan ke-51 di Kabupaten Sukabumi. Cak Imin, sapaan Muhaimin juga
mengritik pemerintah terkait pelarangan penangkapan benur atau bayi lobster
oleh nelayan tradisional.
Loading...