Beritaindonesia.co - Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra
mengingatkan pemerintah harusnya
mengambil langkah persuasif terlebih dahulu meyikapi keberadaan Hizbut Tahrir
Indonesia (HTI). Bukan dengan langsung menyatakan pembubaran organisasi
masyarakat (Ormas) Islam tersebut..
.Kata dia, pemerintah tidak begitu saja dapat membubarkan
ormas berbadan hukum dan berlingkup nasional, kecuali lebih dahulu secara
persuasif memberikan surat peringatan selama tiga kali. Jika langkah persuasif
tidak diindahkan, barulah pemerintah dapat mengajukan permohonan untuk
membubarkan ormas tersebut ke pengadilan..
Pemerintah harus bersikap hati-hati, dengan lebih dulu
menempuh langkah persuasif baru kemudian menempuh langkah hukum untuk
membubarkannya,” ujar Yusril dalam keterangannya di Jakarta, Senin (8/5)..
Namun, langkah hukum itupun harus didasarkan atas kajian
yang mendalam dengan alat bukti yang kokoh. “Sebab jika tidak, permohonan
pembubaran yang diajukan oleh Jaksa atas permintaan Menkumham itu bisa
dikalahkan di pengadilan, oleh para pengacara HTI,” sebutnya..
.Dia menjelaskan, dalam sidang pengadilan, ormas yang ingin
dibubarkan oleh pemerintah tersebut diberikan kesempatan untuk membela diri
dengan mengajukan alat bukti, saksi, dan ahli untuk didengar di depan
persidangan. Proses pembubarannya itu pun masih bisa berlanjut dengan kasasi ke
Mahkamah Agung jika terlapor merasa keputusan pengadilan tidak sesuai..
Sementara Yusril menilai, rencana pembubaran HTI adalah
persoalan sensitif. Sebab, HTI adalah ormas Islam walaupun belum tentu semua
umat Islam di Indonesia sepaham dengan pandangan keagamaan HTI..
Akan tetapi menurutnya, keberadaan HTI selama ini dihormati
dan diakui kiprah dakwahnya. Dikhawatirkan, di kalangan umat Islam akan timbul
kesan yang makin kuat bahwa pemerintah tidak bersahabat dengan gerakan Islam. .
Sementara di sisi lain, pemerintah memberi angin kepada
kegiatan kegiatan kelompok kiri, yang pahamnya nyata-nyata bertentangan dengan
falsafah negara yakni, Pancasila..
Pemerintah, kata Yusril, wajib mencari tahu apa sebabnya
gerakan-gerakan keagamaan Islam di tanah air akhir-akhir ini menguat dan
sebagian meninggalkan sikap moderat dan menempuh cara-cara radikal. Hal yang
lazim terjadi adalah, radikalisme muncul karena suatu kelompok merasa dirinya
diperlakukan tidak adil, termiskinkan dan terpinggirkan..
Yusril mengingatkan
pemerintah harus bersikap proporsional dengan memperlakukan semua
komponen, semua golongan supaya merasa bagian dari bangsa. “Yang lemah
terlindungi dan yang kuat tercegah dari tindakan sewenang-wenang,” pungkasnya.
Loading...