Beritaindonesia.co - Selama harga barang antara wilayah Barat dan Timur Indonesia
bagaikan langit dan bumi, karena perbedaannya yang cukup signifikan.
Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK)
berupaya mengatasi hal ini melalui program tol laut yang menyediakan jaringan
angkutan laut yang secara tetap dan teratur melayani angkutan barang ke daerah
tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan.
Adanya kapal yang melayari secara rutin dan terjadwal dari
Barat sampai ke Timur dan sebaliknya diharapkan dapat menjamin ketersediaan
barang dan mengurangi disparitas harga bagi masyarakat karena biaya logistik
yang cukup tinggi.
"Tol laut ini intinya mengantisipasi ketimpangan
pembangunan perekonomian nasional, karena saat ini masih ada kesenjangan.
Pemerintah berharap, bagaimana kita bisa menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi
antar wilayah di seluruh Indonesia," kata Kepala Bagian Organisasi dan Humas,
Sesditjen Perhubungan Laut, Lollan Panjaitan dalam paparan pada acara Lokakarya
Kementerian Perhubungan, di Hotel Aruna Senggigi, Lombok, Kamis (20/4/2017).
Tol laut dimulai sejak 2015, dengan menjalankan enam trayek
atau rute. Di 2016 juga ada 6 trayek tol laut yang digunakan dengan penambahan
pada pelabuhan singgah menjadi 31 pelabuhan. Dan di 2017, pemerintah menyiapkan
13 trayek dan menjangkau 41 pelabuhan singgah guna menambah perluasan
lokasi-lokasi lain dalam tol laut.
PT Pelni diberi penugasan melalui Perpres untuk melayani
enam trayek, sedangkan tujuh trayek lainnya kini dilayani oleh perusahaan
angkutan laut swasta, melalui mekanisme pelelangan umum.
Namun demikian, meski program tol laut yang sudah mulai
aktif di beberapa rute bisa menurunkan harga kebutuhan pokok di Indonesia
Timur, saat ini efektivitas program tol laut masih cenderung satu arah karena
baru membawa bahan pokok dari wilayah Jawa ke kawasan Indonesia timur.
Sedangkan rute sebaliknya belum optimal mengangkut barang ke
wilayah Jawa.
"Kalau lihat data-data penurunan harga, outcome dari
tol laut itu ada di wilayah yang dilalui. Tapi ada yang kurang efektif. Jadi
pada saat kapal-kapal itu menyuplai, di sisi lain kita berharap ada barang yang
diangkut balik ke wilayah-wilayah Barat. Kalau itu ada perimbangannya, ini akan
sangat efisien," ujar Lollan.
Tak terjadinya perimbangan arus barang dari kedua arah,
membuat tol laut secara komersial, operasionalnya menjadi harus ditanggung atau
didukungan oleh anggaran dari pemerintah.
"Kalau seandainya terjadi perimbangan, operator swasta
bisa mengambil alih tol laut ini, sehingga pemerintah bisa mengambil wilayah
lain untuk dibantu," terangnya.
Untuk itu, guna mengefektifkan tol laut, saat ini Kemenhub
tengah mengembangkan program gudang logistik bernama Rumah Kita, dengan
menggandeng BUMN yang bergerak lintas sektor. Rumah kita dibuat sebagai
pergudangan dan menampung hasil komoditas wilayah tersebut.
Sebab, terkadang karena sistem distribusi logistik yang
tidak efektif, hasil komoditas di suatu wilayah tidak terdistribusikan ke
wiayah lainnya.
"Outcomenya ke depan, kita akan membentuk rumah kita,
yang akan menjadi pusat distribusi barang, pusat logistik, dan jadi pusat
konsolidasi barang-barang yang dibawa kemudian. Tanggung jawab rumah kita akan
menyiapkan rencana kerja dari fasilitas logistik itu sendiri," pungkasnya.
Loading...